Mahkamah Agung telah mengatur pemanggilan persidangan melalui sistem pengiriman/pemberitahuan secara elektronik yang berbasis e-court dengan fitur e-summons dan pengiriman surat panggilan secara tertulis dengan mekanisme surat tercatat yang diatur dalam pasal 15 PERMA No. 7 Tahun 2022. Penerapan pasal tersebut bertujuan dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dala…
Pelanggaran hak cipta dalam bentuk pengunggahan ulang video tanpa izin merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemilik konten di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik konten berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metod…
E-Court merupakan inovasi Mahkamah Agung untuk menunjang proses persidangan yang modern dan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik untuk dapat meninjau dari perkembangan teknologi yang semakin maju. Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A yang merupakan institusi hukum di bawah naungan Mahkamah Agung, da…
Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan ketentuan waktu kerja dan periode istirahat pada karyawan divisi Food and Beverage Service Banquet di Hotel Savana & Convention Malang berdasarkan UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023. Latar belakang penelitian ini didasari oleh karakteristik industri perhotelan yang memiliki intensitas kerja tinggi, terutama pada divisi Food and Beverage Service Banqu…
Penelitian ini membahas mekanisme pembagian waris menurut hukum adat Lamaholot yang menganut sistem patrilineal. Dalam sistem ini, hak waris utama diberikan kepada laki-laki, sedangkan perempuan hanya memiliki akses terbatas atau bersifat sementara terhadap harta peninggalan. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan Islam yang mengatur kesetaraan hak waris. Penelitian ini ber…
Peningkatan penggunaan sistem elektronik dalam bertransaksi di pasar modal menunjukkan bahwa perkembangan teknologi sudah mempengaruhi mekanisme berinvestasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap investor yang memanfaatkan sistem elektronik dalam bertransaksi di bursa efek dengan fokus utamanya pada Pasal 69B ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Ta…
Penelitian ini menganalisis pelaksanaan ganti kerugian terhadap tanah ulayat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan studi kasus pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum empiris yang mengintegrasikan data lapangan dan tinjauan hukum, termasuk UU No. 2 Tahun 2012 dan UUPA No. 5 Tahun 1960. Temuan menunjukkan bahwa konflik muncul a…
Perlindungan hukum terhadap konsumen bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam penggunaan produk, termasuk kosmetik. Konsumen memiliki hak atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan produk kosmetik sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menjamin bahwa setiap produk yang beredar, terma…