Kualitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Paspor secara Online Berdasarkan Un…

The higher level public awareness of public services requires government organizers to be able to provide the best service. Quality and high quality public service is the main objective of every public organization in providing services to the community. Based on observations at The Immigration Office class I Malang before the application for registration of online passport queues, it is known …

Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2017 Disertai Undang-Undang Pengampunan Paj…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-318-230-5

Deskripsi Fisik

vi,462 hal. : ilus, ; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.04 IND u

Hukum Ketenagakerjaan: Dalam Teori dan Praktik di Indonesia

Edisi

Ed. ke-1.

ISBN/ISSN

978-602-422-746-3

Deskripsi Fisik

x, 310 hal. : ilus, ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 ASY h

Undang-undang Kementrian Negara (UU RI No. 39 Th. 2008)

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-263-5

Deskripsi Fisik

ix, 125 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.064 IND u

Peraturan Lengkap Desa

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-725-6

Deskripsi Fisik

x,635 hal .: ilus.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.09 IND p

Analisis Pengaruh Faktor Perilaku Konsumen dalam Melakukan Keputusan Pembelia…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

064 MJN2019 SAR a

Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pos Indonesia (PERSERO) Malan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

037 MJN2019 IRA p

Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD 2009 (UURI No.27 th.2009)

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-007-353-1

Deskripsi Fisik

viii, 379 hal.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.05 IND u

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

467 hal . : ilus . ; 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 SOE k

Hukum Administrasi Pemerintah Daerah: Sejarah, Asas, Kewenangan, Pengawasan P…

Negara Republik Indonesia sudah sedemikian kukuh dan mantap memilih bentuk negara kesatuan daripada bentuk negara federal/serikat. Implikasi dari bentuk Negara kesatuan adalah adanya pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi dan otonomi. Otonomi Daerah diharapkan 'berbuah manis' bagi masyarakat di daerah, namun realitas menunjukkan bahwa otonomi daerah belum mencapai sasaran s…