Analisis Pembagian Harta Bersama Tanpa Perceraian Perspektif Asas Kepastian H…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait pertimbangan dan putusan hakim di Pengadilan Agama Malang dalam memutuskan sengketa pembagian harta bersama apakah telah memenuhi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di pengadilan. Hakim harus memeperhatikan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara. Oleh karenan…

Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPH 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode…

Tax planning is one of the efforts that can be done by taxpayers to minimize the tax payable payment by utilizing a strategy or method that does not violate applicable tax regulations and provisions. One tax planning that can be done by taxpayers is Income Tax Article 21 employees using gross up method. The purpose of this study is to carry out tax planning of Income Tax Article 21 employee…

Upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahaan (LPMK) dalam Meningkatkan Pa…

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. LPMK memliki tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sesuai Perda K…

Efektivitas Program Kartu Indonesia Sehat pada Masyarakat (Studi Evaluasi Keb…

Program kartu Indonesia Sehat merupakan program yang diberikan oleh pemerintah sebagai jaminan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Program ini sudah dikeluarkan sejak tahun 2004 yang merupakan program kerja pada pemerintah Jokowi-JK. Penggunaannya dapat menggunakan program KIS ini disetiap fasilitas kesehatan ditingkat pertama dan tingka…

Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (Studi Puskesmas Bareng Kecamatan …

Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan Kartu Identitas Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh badan penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Prosedur pelayanan kesehatan dengan indikasi medis, serta tidak ada batasan umur. Program kartu Indonesia Sehat muncul sebagai bentukpenyemp…

Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan…

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dari masyarakat dalam sebuah pembangunan. Partisipasi masyarakat kampung Jodipan sangat dibutuhkan dalam mengembangkan Kampung Wisata Warna-Warni. Keterlibatan aktif dari masyarakat sangat penting demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Mengingat Kampung Wisata Warna-Warni sebagai kampung wisata pertama di kota Malang, maka perlu untuk melakukan…

Planing Budgeting and Control for Data Processing

Edisi

-

ISBN/ISSN

0-442-22550-4

Deskripsi Fisik

vii,177 hal .;20cm

Judul Seri

-

No. Panggil

658.059 FRA p

Pelaksanaan Verifikasi Faktual KPU Kota Malang Terhadap Partai Politik Pesert…

Komisi pemilihan umum sebagaimana kedudukannya berwenang dalam melaksanakan rangkaian pelaksanaan pemilihan umum mulai dari tahap pemeriksaan terhadap berkas partai politik dan verifikasi faktual sampai pada tahap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia,pasca di kabulkannya Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang mewajibkan KPU sesuai dengan tingkatannya melaksanakan verifikasi te…

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan B…

Skripsi ini menjelaskan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 mengenai larangan bagi pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada pemilihan umum tahun 2019 yang disebabkan oleh banyaknya anggota DPD yang yang seharusnya merupakan perwakilan daerah berubah menjadi wadah partai politik untuk memperjuangkan kepentingannya. Penelitian…

Perkembangan Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Bali Atas Harta Peninggalan (…

Anak perempuan dalam hukum waris adat Bali bukan merupakan seorang ahli waris atas harta warisan sejalan dengan dianutnya sistem kekerabatan patrilinial. Adanya sistem kekerabatan patrilinial tersebut menyebabkan masyarakat adat Bali hanya memberikan seluruh harta warisan kepada anak laki-laki karena dianggap anak laki-laki mempunyai swadarma dan swadikara (kewajiban dan hak) uang berbeda denga…