Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Layanan Admin…

E-Court merupakan inovasi Mahkamah Agung untuk menunjang proses persidangan yang modern dan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik untuk dapat meninjau dari perkembangan teknologi yang semakin maju. Pengadilan Negeri Blitar Kelas 1A yang merupakan institusi hukum di bawah naungan Mahkamah Agung, da…

Analisis Pelaksanaan Waktu Kerja & Waktu Istirahat Bagi Karyawan Perjanjian K…

Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan ketentuan waktu kerja dan periode istirahat pada karyawan divisi Food and Beverage Service Banquet di Hotel Savana & Convention Malang berdasarkan UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023. Latar belakang penelitian ini didasari oleh karakteristik industri perhotelan yang memiliki intensitas kerja tinggi, terutama pada divisi Food and Beverage Service Banqu…

Pembagian Waris Hukum Adat Lamaholot (Studi Di Larantuka, Nusa Tenggara Timur)

Penelitian ini membahas mekanisme pembagian waris menurut hukum adat Lamaholot yang menganut sistem patrilineal. Dalam sistem ini, hak waris utama diberikan kepada laki-laki, sedangkan perempuan hanya memiliki akses terbatas atau bersifat sementara terhadap harta peninggalan. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan Islam yang mengatur kesetaraan hak waris. Penelitian ini ber…

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Menggunakan Sistem Elektronik Dalam…

Peningkatan penggunaan sistem elektronik dalam bertransaksi di pasar modal menunjukkan bahwa perkembangan teknologi sudah mempengaruhi mekanisme berinvestasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap investor yang memanfaatkan sistem elektronik dalam bertransaksi di bursa efek dengan fokus utamanya pada Pasal 69B ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Ta…

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Properti Dengan Sistem Pr…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

057 PDT2025 PRA p

Pelaksanaan Ganti Kerugian Terhadap Tanah Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Untuk …

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan ganti kerugian terhadap tanah ulayat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dengan studi kasus pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum empiris yang mengintegrasikan data lapangan dan tinjauan hukum, termasuk UU No. 2 Tahun 2012 dan UUPA No. 5 Tahun 1960. Temuan menunjukkan bahwa konflik muncul a…

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Berizin Bpom Yan…

Perlindungan hukum terhadap konsumen bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam penggunaan produk, termasuk kosmetik. Konsumen memiliki hak atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan produk kosmetik sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menjamin bahwa setiap produk yang beredar, terma…

Tanggung Jawab Kreditur Terhadap Pengembalian Sisa Pelunasan Hutang Hasil Lel…

Pinjaman dana merupakan suatu hal baik bagi pengusaha karena seringkali pengusaha mengalami keterbatasan modal dalam melakukan upaya untuk mengembangkan usahanya, sehingga dengan adanya fasilitas pinjaman dana ini sangat membantu pengusaha. Pinjaman dana dilakukan berdasarkan perjanjian yang mengikat para pihak. Naik turunnya perekonomian seringkali jadi alasan para debitur melakukan wanpr…

Dasar Pertimbangan Ketua Pengadilan Dalam Permohonan Eksekusi Hak Asuh Anak …

Perkawinan terjadi karena terjalinnya 2 insan dalam ikatan suci dengan tujuan mencapai sakinah mawaddah warrahmah. Namun dalam sebuah hubungan perkawinan pastinya tidak semua berjalan dengan mulus. Konflik dan perbedaan yang tak terselesaikan seringkali memicu terjadinya perceraian. Salah satu akibat yang ditimbulkan perceraian yaitu hak asuh anak. Peran orang tua dalam memberikan kehidupa…

Implementasi pasal 5 peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pe…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2023 mengenai penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah di Kota Batu. Peraturan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah, mengurangi risiko sengketa tanah, d…