Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang kewajiban penggunaan atau pelengkapan label berbahasa Indonesia pada produk tekstil yang beredar di masyarakat, dengan fokus penelitian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan…
Penelitian ini mengkaji akibat hukum hilangnya Sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan dalam perjanjian hutang piutang, serta tanggung jawab hukum kreditur terhadap hilangnya dokumen jaminan tersebut. Sertifikat Hak Milik sebagai alat bukti autentik dan dasar pembebanan Hak Tanggungan memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur. Hila…
Pelaksanaan prinsip good governance merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, khususnya dalam pemenuhan hak atas informasi publik. Hak atas informasi publik telah dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian …
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam upaya pemberdayaan masyarakat Desa Lumbangsari Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang; dan 2) untuk mengidentifikasi hambatan serta solusi dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes terhadap program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empi…
Penelitian ini mengkaji kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menguji putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang berimplikasi terhadap jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan studi kasus Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.Jkt. Permasalahan hukum yang dianalisis meliputi Apakah Putusan MKMK Dapat Dikategorikan Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Be…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan perubahan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Pengemis dan Pengamen. Latar belakang didasari oleh masih meraknya pra…