Akta jual beli tanah merupakan alat bukti autentik yang memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam praktik kenotariatan dan pertanahan, terdapat kondisi tertentu di mana penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan karena sakit atau keterbatasan fisik, sehingga digunakan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan. Permasalahan muncul k…
Lembaga Perkreditan Desa merupakan salah satu lembaga milik desa adat di Bali yang berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat adat. Praktik pembagian hasil antara Kepala Adat dan Lembaga Perkreditan Desa dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang bersumber pada awig-awig dan pararem. Permasalahanya jika ditinjau dari perspektif hukum perdata harus berupa perjanjian tertulis dan pemi…
Transaksi jual beli rumah yang melibatkan pelaku usaha perumahan, dalam praktiknya sering terjadi sengketa akibat wanprestasi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa jual beli rumah antara konsumen dan pelaku usaha perumahan di Kota Malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan kendala yang dihadapi oleh BPSK dalam…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanah dengan alas Hak Guna Bangunan yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 serta mengkaji pengaturan yang ideal guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang hak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undan…
Dispensasi perkawinan merupakan pengecualian hukum yang diberikan oleh pengadilan terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, dalam praktiknya, permohonan dispensasi yang diajukan kerap tidak memenuhi standar alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan unt…
Penelitian ini mengkaji problematika yuridis mengenai pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) serta implikasinya terhadap kepastian hak atas tanah. Permasalahan utama yang dianalisis adalah benturan antara status harta bersama menurut hukum perkawinan dengan pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi warga negara asing …
Buku Hukum Kontrak Bisnis membahas prinsip, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur perjanjian dalam kegiatan bisnis. Pembahasan mencakup konsep dasar kontrak, syarat sah perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta berbagai jenis kontrak yang umum digunakan dalam praktik bisnis. Buku ini juga mengulas aspek pelaksanaan kontrak, wanprestasi, penyelesaian sengketa, serta implikasi hukum yang …
Penelitian ini membandingkan system perkawinan patrilineal dengan nyentana di Bali dengan memperhatikan garis keturunan, hak waris, dan hak dan tanggung jawab suami istri menurut hukum adat. Studi ini didasarkan pada dominasi system patrilineal yang menjadikan laki-laki sebagai pusat pewarisan dan penerus garis keluarga, serta adaptasi nyentana yang terjadi Ketika suatu keluarga tidak memiliki …