Ditapis dengan
Implementasi Pasal 84 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Mengena…
Perkembangan teknologi informasi mendorong penerapan pendaftaran Perkembangan teknologi informasi mendorong penerapan pendaftaran tanah secara elektronik guna meningkatkan efisiensi pelayanan, tertib administrasi, dan kepastian hukum hak atas tanah. Dasar hukum pendaftaran tanah elektronik diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa hasil pendaf…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 044 PDT2026 LUB i
Implementasi Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tenta…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik adopsi anak di bawah tangan yang mengakibatkan ketidaksinkronan data kependudukan saat anak angkat tersebut hendak melangsungkan pernikahan. Hal ini menjadi hambatan krusial dalam pendaftaran kehendak nikah sebagaimana mandat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 yang mewajibkan kelengkapan dokumen autentik calon…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 043 PDT2026 APR i
Implementasi Pengaturan Hukum Adat “Harta Buang” Ditinjau Dari Hukum Nasi…
Penelitian ini merupakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan studi empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Eliasa, Kecamatan selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku harta buang dan para saksi. Beserta 3 Kepala adat, dan Bapak Tuan Tanah selaku informan. Selain itu penelitian ini didukung dengan studi kepustakaan sebagai bagian dari penelitian e…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 042 PDT2026 ORA i
Analisis Yuridis Terhadap Ruislag Tanah Wakaf Berdasarkan Pasal 41 Undang-Und…
Ruislag atau tukar guling tanah wakaf adalah salah satu bentuk dari penggantian harta wakaf yang bisa dilakukan jika terjadi dalam keadaan tertentu dan dilakukan dengan mekanisme hukum yang berlaku. Wakaf memiliki sifat kekekalan yang membuat setiap pengelolaannya ataupun perubahan manfaatnya harus dipastikan bermanafaat bagi umatnya. Akan tetapi dalam praktiknya, perkembangan kebutuhan Masyara…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 041 PDT2026 AYU a
Efektivitas Pelaksanaan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indone…
Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang kewajiban penggunaan atau pelengkapan label berbahasa Indonesia pada produk tekstil yang beredar di masyarakat, dengan fokus penelitian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Konsumen Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 040 PDT2026 MUS e
Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Kreditur Atas Hilangnya Sertifikat Hak Milik …
Penelitian ini mengkaji akibat hukum hilangnya Sertifikat Hak Milik yang dijadikan jaminan dalam perjanjian hutang piutang, serta tanggung jawab hukum kreditur terhadap hilangnya dokumen jaminan tersebut. Sertifikat Hak Milik sebagai alat bukti autentik dan dasar pembebanan Hak Tanggungan memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur. Hila…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 039 PDT2026 AIN a
Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik Dalam Pelaksanaan Prinsip Good Governance…
Pelaksanaan prinsip good governance merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, khususnya dalam pemenuhan hak atas informasi publik. Hak atas informasi publik telah dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 014 HTN2026 DEW p
Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Mas…
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam upaya pemberdayaan masyarakat Desa Lumbangsari Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang; dan 2) untuk mengidentifikasi hambatan serta solusi dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes terhadap program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 013 HTN2026 HIL p
Tinjauan Yuridis Kewenangan Ptun Dalam Menguji Putusan Mkmk Terhadap Jabatan …
Penelitian ini mengkaji kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menguji putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang berimplikasi terhadap jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan studi kasus Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.Jkt. Permasalahan hukum yang dianalisis meliputi Apakah Putusan MKMK Dapat Dikategorikan Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Be…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 012 HTN206 PRA t
Efektivitas Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahu…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan perubahan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Pengemis dan Pengamen. Latar belakang didasari oleh masih meraknya pra…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 011 HTN2026 TAM e
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah