Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daera…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 315 hal.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.09 IND u

Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

257 hal.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.09 IND u

Peraturan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah (II)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 220 hal. ilus.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.09 IND p - II

Peraturan pemerintah tentang otonomi daerah 2001

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

165 hal.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.09 IND p

Himpunan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan atas …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

155 hal.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.09 IND h

Otonomi daerah titik berat otonomi dan urusan rumah tangga daerah: pokok-poko…

Edisi

Ed. ke-1.

ISBN/ISSN

979-8109-88-0

Deskripsi Fisik

vi, 119 hal.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.09 HAN o

Desa dan kelurahan menurut UU No. 5/1979: penyelenggaraan pemerintahannya

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

465 hal. ilus.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.9 SUR d

Mekanisme pengontrolan: dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah: suatu stu…

Edisi

Ed. ke-1.

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

58 hal.

Judul Seri

-

No. Panggil

357 KAH m

Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah

Lemahnya penerapan akuntabilitas kinerja daerah sesungguhnya menjadi problem serius bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Hal ini tidak hanya terkait dengan hilangnya kepercayaan masyarakat tetapi justru ada hal yang lebih penting yaitu terpenuhinya hak-hak rakyat dalam implementasi pembangunan di daerah.Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pembenahan yang perlu mendapat…

State and local governments

Edisi

3rd ed.

ISBN/ISSN

0-316-811750

Deskripsi Fisik

viii, 463 p.

Judul Seri

-

No. Panggil

351 STE s