Buku Keuangan negara dalam teori dan praktek Edisi ke lima telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi keuangan negara pasca Rezim Orde Baru ; khususnya dalam pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid bersama Kabinet Persatuan Nasionalnya, dimana pemerintah pusat mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat serta adanya dorongan ke arah Otonomi Daerah dalam sistem pemerintahan.
Buku ini memaparkan proses desentralisasi di Indonesia secara lebih komprehensif, karena disajikan secara menyeluruh, mulai dari aspek pemerintah daerah, DPRD, kepegawaian, keuangan, pemilihan umum, perusahaan daerah, pajak, hingga penyelenggaraaan negara yang bebas KKN.