Ditapis dengan
Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi Seksual
Sebuah masalah yang muncul dan menimbulkan perdebatan adalah tentang gratifikasi seksual, yang sering dipertanyakan apakah dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Pemberian layanan seksual tidak termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi menurut undang-undang yang ada, karena hingga saat ini belum ada regulasi yang secara jelas mengatur soal gratifikasi seksual. Namun, beberapa pi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 033 PDN2025 LAB a
Analisa Yuridis Putusan Nomor : 1467/Pid.Sus/2021/Pn Medan Terkait Dengan Reh…
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim yang memutus perkara tidak berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Perkara Nomor : 1467/Pid.Sus/2021/PN Medan dan untuk mengetahui dan Analisis Yuridis Normatif dalam Putusan Perkara Nomor : 1467/Pid.Sus/2021/PN Medan yang ditinjau berdasarkan asas …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 032 PDN2025 REL a
Tinjauan Yuridis Perkawinan “Lavender Marriage” Menurut Undang – Undan…
Perkawinan merupakan suatu institusi penting dalam masyarakat yang diatur secara ketat oleh hukum di Indonesia. Salah satu fenomena yang muncul dalam praktik perkawinan adalah konsep Lavender Marriage, yaitu perkawinan yang dilangsungkan oleh dua individu dengan orientasi seksual yang berbeda, yang umumnya dilakukan untuk menutupi orientasi seksual sebenarnya. Fenomena ini menarik untuk di…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 079 PDT2025 PRA t
Peran Dinas Sosial P3ap2kb Terhadap Orang Tua Pemegang Hak Asuh Yang Lalai Da…
Perceraian memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan anak, terutama terkait hak asuh yang sering kali menjadi persoalan utama dalam proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang dalam mengawasi pelaksanaan hak asuh anak yang tidak dijalankan sesuai dengan putusan pengadilan serta mengukur efektivitas perannya dalam menjamin hak-ha…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 078 PDT2025 AGA p
Tindakan demosi pekerja oleh perusahaan akibat pelanggaran syarat-syarat kerj…
Demosi ialah perubahan jabatan pada tingkatan di bawahnya, tindakan demosi bukan Cuma berdampak pada posisi dan gaji pekerja, namun juga berdampak pada motivasi dan psikologi tenaga kerja. Demosi tidak ditetapkan secara eksplisit pada Undangundang, oleh karenanya pihak perusahaan dapat mengatur sendiri mengenai peraturan demosi, baik dalam peraturan perusahaan maupun kontrak kerja sama. Rise…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 077 PDT2025 MAR t
Kepastian Hukum Pendaftaran Merek Rokok Sebagai Administrasi Fiskal
Pokok masalah penelitian ini adalah kepastian hukum pendaftaran merek rokok sebagai administrasi fiskal. Rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana kepastian hukum pendaftaran merek rokok berdasarkan UU Merek dan kepastian hukum pendaftaran merek sebagai administrasi fiskal dan Bagaimana kesesuaian pendaftaran merek rokok di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan pendaftaran merek rokok se…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 076 PDT2025 GUR k
Tinjauan yuridis kepemilikan hak atas tanah timbul di sungai di tinjau dari p…
S Penelitian ini membahas konflik norma hukum terkait kepemilikan tanah timbul antara Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Penetapan Hak Atas Tanah. Tanah timbul, yang terbentuk secara alami atau buatan, sering memicu sengketa hukum akibat ketidakjelasan statusnya. Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2011, tanah timbul …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 075 PDT2025 UTA t
Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Sebagai Upaya Jam…
Penelitian ini membahas tentang Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 di Pengadilan Agama Kota Malang, sebagai upaya jaminan pemenuhan hak nafkah anak usai perceraian orang tuanya, melalui permohonan penetapan sita harta kekayaan yang mekanisme-Nya didasarkan atas permohonan mantan istri/ibu yang dicantumkan pada posita atau pettitum, baik dalam konvensi, rekonvensi m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 074 PDT2025 TAN i
Implementasi hukum perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cuk…
Penelitian اini اbertujuan اuntuk اmenganalisis اimplementasi اhukumا perlindungan اkonsumen اterhadap اrokok اilegal اtanpa اpita اcukai اdi اKotaا Malang, اyang اditinjau اberdasarkan اUndang-Undang اNo. ا39 اTahun ا2007ا tentang اCukai. اRokok اilegal اtanpa اpita اcukai اmenjadi اsalah اsatuا permasalahanاyangاmerugikanاbaikاdariاsisiاekonomiاm…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 073 PDT2025 MAH i
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Terkait Penahanan Ijazah Ditinjau Menurut…
Penahanan ijazah sebagai bentuk jaminan dalam hubungan kerja telah menjadi praktik yang kerap menimbulkan polemik di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan praktik tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenaga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 072 PDT2025 ANT p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah