Implementasi hak-hak tersangka tindak pidana pembunuhan dalam proses penahana…

Penahanan adalah suatu tindakan untuk menempatkan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu (Bab I pasal 21 KUHAP). Tindakan penahanan ini biasanya dilakukan demi kepentingan pemeriksaan dan usaha menemukan kebenaran yang hakiki dari suatu peristiwa yang terjadi, sehingga kebebasan bergerak Individu yang di duga melakukan suatu tindak …

Tinjauan yuridis sosiologis terhadap iklan yang menyesatkan bagi perlindungan…

Dalam memasuki era perdagangan bebas yang semakin dekat ini, diakui bahwa perkembangan teknologi informatika yang sangat cepat dan canggih telah mampu menembus batas wilayah Negara dalam penyampaian informasi termasuk di bidang perdagangan. Kemajuan teknologi dan kecanggihannya dapat dirasakan terutama dalam bidang periklanan. Periklanan sebagai sarana komunikasi dan pemasaran amat penting kedu…

Tempo (14-2012)

Edisi

4-10 Juni 2012, No. 14

ISBN/ISSN

0126-4273

Deskripsi Fisik

130 hal : ilus ; 28 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pelaksanaan pemberian jaminan sosial tenaga kerja dalam hubungan kerja di per…

Jaminan sosial tenaga kerja diberikan pengusaha ke pada para tenaga kerja untuk memberikan perlindungan pekerjanya, atas risiko yang dialami oleh tenaga kerja yaitu kecelakaan kerja, cacat, haritua, dan meninggal dunia. Pekerja yang mempunyai hubunga kerja dengan perusahaan merupakan potensi unuk meningkatkan produksi dan produktivitas nasional, sehingga sudah sewajarnya apabila pekerja mendapa…

Kumpulan abstraksi tesis periode wisuda 21 Juni 2003 - 18 September 2004

Kumpulan abstraksi tesis ini mengetengahkan hasil karya mahasiswa program studi S2 yaitu Magister Sains Ekonomi Manajemen, magister Administrasi Publik, Magister Ekonomi Pembangunan, Magister pertanian Ilmu Tanaman, Magister Sains Ilmu Lingkungan, Magister Sumberdaya Ternak dan Magister Ilmu Hukum.

Perjanjian penetapan harga yang dilarang menurut UU No. 5 tahun 1999 tentang …

Perjanjian penetapan harga yang terdiri dari price fixing, diskriminasi harga, perjanjian penetapan harga dibawah harga pasar, maupun penetapan harga jual kembali dilarang oleh ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, karena perjanjian-perjanjian tersebut akan menyebabkan tidak berlakunya hokum pasar yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan. Hal ini men…

Pelaksanaan pembagian warisan anak angkat menurut hukum perdata (CD)

Pengangkatan anak dalam Hukum BW (Burgelijk Wetboek) tidak diatur, akan tetapi pemerintah pada saat itu (Hindia Belanda) membuat aturan tentang tentang pengangkatan anak yang dituangkan dalam stb. 1917 No. 29. yang khusus bagi golongan timur asing Tionghoa. Pengankatan anak bagi golongan Tionghoa hanya berlaku anak laki-laki saja, namun dalam perkembangannya anak perempuan juga bisa diangkat me…

Pembiayaan murabahah pada baitul maal wa tamwil (BMT) : study pada BMT-MMU Pa…

Dalam hukum Islam bunga dapat diartikan sebagai riba, dan riba sendiri yang dijelaskan dalam Al-Qur’an misalnya dalam surat Ali Imran ayat 130 yang dapat diartikan “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan betaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. Sehingga tidak bisa disangkal lagi bahwa bentuk riba dilarang mutlak oleh A…

Retribusi sebagai pendapatan asli daerah (PAD) kota Malang : studi terhadap P…

Bahwa untuk dapat melaksanakan pembangunan di era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah di tuntut dapat melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan baik. Pembangunan dan pengembangan daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahtraan rakyat daerah itu sendiri. Banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan rangka melakuka…

Jual beli tanah adat di hadapan kepala desa : studi di desa Batur Kecamatan g…

Masalah pertanahan adalah merupakan masalah yang sangat kompleks dan substansial, karena menyangkut berbagai struktur dan kultur masyarakat secara komprehensif. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang struktur kehidupannya termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris. Maka, tanah memiliki fungsi yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur baik materiil ma…