Problema penerapan UU nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan d…

Lembaga Perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Kepercayaan terhadap lembaga perbankan mer upakan kunci utama. Kepercayaan mi dapat diperoleh dengan adanya perlindungan hukum dalam pengaturan dan pengavvasan serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memba…

Eksistensi agunan dalam pembiayaan Mudharabah pada bank Syariah (CD)

Melihat kenyataan Indonesia pasca krisis moneter, banyak pihak Bank yang tidak menetapkan suku bunga secara pasti. Suku bunga naik turun tidak menentu membuat sebagian masyarakat mencari solusi untuk menggunakan cara lain, namun dapat tetap menginvestasikan dananya. Kehadiran Bank Syari’ah dalam 12 tahun terakhir, mampu menyedot perhatian masyarakat dengan berbagai keistimewaannya yaitu siste…

Pelaksanaan pembagian warisan untuk anak angkat menurut hukum adat Sumba : st…

Pada hakekatnya manusia melakukan perkawian untuk mendapatkan keturunan (anak) sebagai penerus generasinya dan juga diharapkan dapat memelihara orang tuanya dihari tua. Akan tetapi tidak semua perkawinan itu diperoleh keturunan (anak) oleh sebab itu apabila dalam suatu keluarga tidak dikaruniai anak, maka keluaraga tersebut dapat melakukan pengangkatan anak. Di daerah Sumba khususnya di Sumba B…

Riddah sebagai alasan perceraian dan akibat hukumnya dalam perkawinan Islam (CD)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

090 PDT2006 PUT r

Keabsahan nikah Mut'ah menburut UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (CD)

Nikah Mut’ah atau kawin kontrak adalah pernikahan yang dilakukan dengan batas-batas waktu tertentu. Nikah Mut’ah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika terjadi perang. Hal itu dilakukan dalam keadaan darurat, tetapi kemudian Rasulullah mengharamkannya kembali. Silang pendapat tentang nikah Mut’ah terjadi pada dua aliran berpengaruh yaitu aliran Sunni dan aliran Syi’ah. Aliran Sun…

Aspek hukum penerbitan obligasi pemerintah daerah (Undang-undang no.32 tahun…

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar pada daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah termasuk dalam hal pembiayaan. Salah satu alterntif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah adalah melalaui pinjaman daerah yang berupa penerbitan obligasi pemerintah daerah. Berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pembiayaa…

Tanggung jawab produsen makanan yang tidak terdaftar di Departemen Kesehatan …

Pembangunan nasional dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional pada era globalisasi ini telah menghasilkan berbagai macam barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Kondisi yang demikian di satu sisi mempunyai manfaat bagi konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, dengan demikian dapat meningka…

Pasar tenaga kerja Indonesia: kasus sektor konstruksi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-444-325-5

Deskripsi Fisik

xviii, 267 hal. ilus.

Judul Seri

-

No. Panggil

331.120 959 8 SJA p

Pengawasan fungsional terhadap penerapan upah menimum kota sebagai hak normat…

Keadilan ,kemanfaatan ,dan kepastian hukum merupakan faktor terpenting dalam negara Indonesia ,karena dengan adanya keadilan ,kemanfaatan ,kepastian hukum kehidupan ,kehidupan masyarakat Indonesia akan menjadi tenteram dan damai. Apalagi pada masyarakat Kota Malang sekarang ini yang selalu mengalami kesulitan akan kesejahteraan dan haus akan kecukupan kebutuhan hidup ,karena masih banyak perusa…

Ekonomi Indonesia: masalah dan prospek 1988/1989

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-456-016-2

Deskripsi Fisik

xi, 578 hal. ilus.

Judul Seri

-

No. Panggil

330.959 8 EKO e