Implementasi GPS pada patok perbatasan wilayah skow Jayapura Papua berbasis m…

Patok perbatasan merupakan batas wilayah antar dua negara yang terletak disepanjang garis batas dua negara. Badan Intelejen Strategis TNI belakang ini menemukan fakta terkait batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Barat. Temuan BAIS TNI berupa perbedaan batas wilayah tidak sesuai dengan koordinat yang disepakati, sehingga wilayah perbatasan Indonesia lebih sempit. Kelemah…

Pembuatan progam grafik user interface koordinat, ketinggian, kecepatan, gamb…

Perkembangan teknologi untuk mendapatkan data dan informasi pada daerah musuh tanpa harus mengalami kerugian personil, yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Salah Satu alternatif untuk mendapatkan data dan informasi pada daerah musuh adalah dengan menggunakan pesawat pengintai tanpa awak. Pesawat pengintai tanpa awak yang dilengkapi dengan kamera pengintai yang berfungsi u…

Hak hadhanah atas anak sebagai akibat perceraian (studi di Pengadilan Agama J…

Sebuah keluarga yang bahagia adalah merupakan dambaan setiap orang yang melakukan perkawinan. Tetapi kebahagiaan itu belumlah sempurna jika dalam suatu keluarga tidak ada kehadiran seorang anak dan suasana keluarga yang bahagia. Tersebut dapat menjadi tidak bahagia akibat terjadinya perceraian antara suami dan istri, hal ini karena tidak adanya kecocokan lagi diantara keduanya, atau adanya suat…

Peran partai politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan politik di masyarak…

Penulis adalah Mohammad Faisol dengan Nomor Pokok Mahasiswa 00100193, mahasiswa yang sedang belajar di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang melaksanakan penelitian ini hampir satu tahun lamanya. Penulis bersyukur dalam menyelesaikan skripsi ini didampingi oleh dua dosen pembimbing yang kapasitas intelektualnya tidak diragukan lagi yaiti pembimbing I adalah Sita Agustina S, SH,MS dan pembim…

Kedudukan dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pem…

Pergantian nama dari Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa bukan tanpa alasan, hal itu terjadi karena ternyata pada kenyataannya Badan Perwakilan Desa melakukan dualisme kepemimpinan di desa dengan kata lain Badan Perwakilan Desa sering bertindak sewenang-wenang terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga seringkali terjadi konflik yang berkepanjangan antara Badan Per…

Agar Suami tidak selingkuh

Edisi

-

ISBN/ISSN

978--979-1355-17-9

Deskripsi Fisik

vii, 87 hal.; 110 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

150 UW a

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor : studi di PT. Multi Guna Motor Malan…

Perjanjian sewa beli hingga saat ini diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/1980. Dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/1980 ditegaskan bahwa perjanjian sewa beli merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli, tetapi pembeli memiliki hak sebagai penyewa selama perjanjian berlangsung. Perjanjian yang dilakukan pada PT. Multi Guna Motor st…

Pembagian warisan menurut hukum adat islam masyarakat Batak Toba : studi pada…

Dalam suatu pewarisan tidak dapat terlepas dari adanya suatu hubungan perkawinan dan kekerabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga apabila terjadi perselisihan atau permasalahan dalam pewarisan tersebut dapat diatasi dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau menurut ketentuan hukum waris adat yang berlaku, masalah waris tidak berarti waris se…

Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan surat kematian menurut UU No.1 tahun19…

Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 merumuskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagian kekal dan abadi. Dalam pasal 22 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan : Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat7 untuk melangsungk…

Pembatalan perkawinan disebabkan adanya hubungan darah/ keluaraga : studi di …

Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah dilarangnya larangan-larangan perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tepatnya pasal (8). Perkawinan yang dilakukan dengan melanggar larangan-larangan perkawinan, dan perkawinan tersebut mempunyai akibat hukum dapat dibatalkan atau perkawinan tersebut akan batal demi hukum. Perkawinan akan batal demi hukum apabil…