Skripsi yang berjudul PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA RUANG (Studi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 3 Tahun 2010) ini secara umum bertujuan untuk mengetahui apakah dampak yang ditimbulkan atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 terhadap iklim di Kabup…
Pelanggaran adat merupakan perbuatan suatu kejadian yang sangat merendahkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. fenomena pelanggaran terhadap Adat dapat dilakukan oleh wisatawan yang baru berkunjung ke suatu objek wisata dikarenakan kurangnya pengalaman serta ketidaktauhannya terhadap sebuah pola tingkah laku yang bisa menimbulkan persepsi tindakan pelanggaran terhadap adat dalam pol…
Melati Selmanelana, Skripsi, Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Desember 2017, Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melakukan Kelalaian yang Menimbulkan Luka-Luka Pembimbing: (1) H.Muhari Agus Santoso,SH,M.Hum. (2) Hj.Enny Ristanti,S.H,M.S Malpraktek adalah, setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Ist…
Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi lapisan termiskin masyarakat. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum. Orang kaya mempunyai keluasaan dengan mudah mengakses dan mendapatkan keadilan, melalui tangan-tangan advokat yang disewanya. Tidak demikian dengan halnya kelompok miskin, mereka tidak mempunyai kemamp…
Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah salah satunya adalah sumber daya mineral. Kerusakan sumber daya alam terus mengalami peningkatan, baik dalam jumlah maupun sebaran wilayahnya. Secara fisik kerusakan tersebut disebabkan oleh tingginya eksploitasi yang dilakukan oleh pekerja tambang itu sendiri. Penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Terhadap …
Meningkatnya kebutuhan akan tanah dan Tempat tinggal di Desa Tengatiba Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo menyebabkan timbulnya berbagai banyak cara yang digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh tanah sebagai tempat tinggal antara lain melalui tanah ulayat untuk dialihkan menjadi tanah hak milik pribadi/perorangan. Permasalahan haknya, bahwa di satu sisi ada pengakuan hak ulayat diat…
Penyelesaian konflik tanah dalam kebudayaan manggarai, sangat tergantung pada substansi konflik, subyek yang terlihat dalam konflik, waktu berlangsungnya konflik dan tempat struktur kekerabatan terjadinya konflik. Dengan menggunakan substansi konflik sebagai dasar penentuan lembaga penyelesaian sengketa, maka terhadap sengketa tanah perorangan yang berbentuk lobok atau bagian dari tanah li…
Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan harus dilandaskan hukum masing-masing agamanya dan juga hukum positif Indonesia. Yang dimaksud dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan adalah semua perbuatan hukum yang berhubungan dengan ikatan suami istri, seperti perkawinan, perceraian dan pembatalan perkawin…
Penelitian ini merupakan tolak ukur dari penerapan perundang-undangan di Indonesia No.1 Tahun 1974 dalam mengatur hal-hal yang menyangkut tentang pekawinan, yang khususnya membahas perkawinan poligami. Pernyataan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan poligami di wilayah Pengadilan Agama Kota Malang? (2) Faktor dan kondisi seperti apa yang meny…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Lembaga Rechtsverwerking (Penelantaran Tanah) dalam mengatasi sengketa hak atas tanah menurut hukum adat di Kabupaten Nias Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nias Utara secara khusus di Kecamatan Lahewa. Teknik penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan beberapa hasil yang didapat melalui wawancara dengan…