Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Terkait Penahanan Ijazah Ditinjau Menurut…

Penahanan ijazah sebagai bentuk jaminan dalam hubungan kerja telah menjadi praktik yang kerap menimbulkan polemik di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan praktik tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenaga…

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha (Merchant) Yang Dirugikan Akibat Pe…

Teknologi merupakan suatu penerapan ilmu yang mempermudah untuk membantu aktivitas didalam masyarakat. Salah satu contoh teknologi yang membantu manusia saat ini adalah pengunaan internet. Banyak perusahaan besar memanfaatkan penggunaan internet untuk mencari keuntungan yang dimanfaatkan oleh beberapa sebagian masyarakat. Salah satu contoh adalah pelaku usaha online (merchant) didalam mela…

Efektivitas Pasal 62 Keputusan Menteri Perhubungan No.Km 35 Tahun 2003 Tentan…

Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 62 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. Pasal tersebut menetapkan kewajiban bagi perusahaan angkutan umum untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang sebagai konsumen jasa transportasi. Namun, ting…

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Atau Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Di…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

069 PDT2025 SEN p

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kontak Darurat Dalam Perjanjian Pinjaman Online

Kontak darurat merupakan nomor yang digunakan sebagai nomor yang digunakan sebagai penghubung antara peminjam dengan pengelola pinjaman online. Kontak darurat ini biasanya dimiliki oleh kerabat, keluarga, atau teman peminjam. Pencantuman nomor dalam kontak darurat seharusnya memiliki persetujuan dari pemilik nomor. Pencantuman nomor dalam kontak darurat menimbulkan perlindungan hukum dan …

Perkawinan Adat Tampa Kawin (Kawin Paksa) Pada Adat Tanimbar Ditinjau Dari Un…

Indonesia adalah negara hukum yang kaya akan keberagaman adat istiadat, termasuk tradisi perkawinan adat Tampa Kawin di Tanimbar. Penelitian ini mengkaji keabsahan perkawinan adat Tampa Kawin (kawin paksa) menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, khususnya dalam masyarakat Desa Sifnana, Tanimbar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosio…

Implementasi Pasal 41 Huruf (C) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perk…

Selama putusan tersebut masih berkaitan dengan primais petitum (MA No. 140/Sip/1971), seperti mewajibkan mantan suami untuk membayar tunjangan iddah kepada mantan istrinya setelah perceraian, posisi hakim memberinya wewenang untuk mengambil keputusan yang melampaui petitum yang diminta tanpa bertentangan dengan prinsip ultra petitum partium. Ini dikenal sebagai hak ex officio. Tujuan dari …

Era baru manajemen (I)

Edisi

Ed. Ke - 9.

ISBN/ISSN

978-979-061-352-2

Deskripsi Fisik

xxviii, 320 hal.: ilus.; 26 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

658 DAF e-I

Erteka Rumah Tangga Sehat Seutuhnya: Keseimbangan dalam Kesibukan Hidup

Edisi

Mei 2025

ISBN/ISSN

0216-2520

Deskripsi Fisik

66 hal. : ilus,; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Erteka Rumah Tangga Sehat Seutuhnya; Kekuatan Terbesar di Alam Semesta Terhub…

Edisi

April 2025

ISBN/ISSN

0216-2520

Deskripsi Fisik

66 hal. : ilus,; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-