Pengantar Hukum Administrasi Indonesia : Introduction To The Indonesian Admin…

Edisi

Ed. ke-1, cet. ke-1

ISBN/ISSN

979-420-266-5

Deskripsi Fisik

xii, 377 hal

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 PEN p

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah : Dilengkapi dengan Pemerintahan Desa dan …

Edisi

Ed. ke-1, cet. ke-3

ISBN/ISSN

979-518-053-3

Deskripsi Fisik

xiv, 455 hal

Judul Seri

-

No. Panggil

320.84 KAN p

To Serve & To Protect : Acuan Universal Penegakan HAM

Edisi

Ed. ke-1, cet. ke-1

ISBN/ISSN

979-421-780-8

Deskripsi Fisik

xxxvi, 566 hal

Judul Seri

-

No. Panggil

342.085 ROV s

Perikatan yang Lahir dari Perjanjian

Edisi

Ed. ke-1, cet. ke-3

ISBN/ISSN

979-421-950-9

Deskripsi Fisik

x, 196 hal

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 MUL p

Pengantar Hukum Pajak

Edisi

Ed. ke-1, cet. ke-1

ISBN/ISSN

979-3695-40-4

Deskripsi Fisik

x, 186 hal

Judul Seri

-

No. Panggil

343.04 NEG p

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan : Teori dan Praktik

Edisi

Ed. ke-1, cet. ke-2

ISBN/ISSN

979-421-938-x

Deskripsi Fisik

xx, 424 hal

Judul Seri

-

No. Panggil

343.054 076 SIA b

Lisensi atau Waralaba

Edisi

Ed. ke-1, cet. ke-2

ISBN/ISSN

979-421-885-5

Deskripsi Fisik

viii, 280 hal

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 462 WID l

Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip & Implementari Hukum di Indonesia

Edisi

Ed. ke-1, cet. ke-2

ISBN/ISSN

979-3654-25-2

Deskripsi Fisik

x, 138 hal

Judul Seri

-

No. Panggil

349.598 BIS s

Memahami konsep Balance Scorecard

Maksud dari Balance Scorecard adalah mengusulkan penciptaan suatu daftar tolok ukur, kedua-duanya finansial dan nonfinansial, melalui mana perusahaan dapat mengendalikan operasinya dan mengaitkan atau menyeimbangkannya secara bersamaan berbagai tolok ukur untuk mengawasi baik kinerja jangka pendek maupun jangka panjang. Buku ini dimaksudkan untuk memperkenalkan konsep dasar Balance Scorecard ke…

Manajemen keuangan pemerintahan

Buku ini menguraikan sistem dan proses pengelolaan APBN dalam kerangka manajemen keuangan negara. Selain diuraikan pokok-pokok manajemen keuangan negara serta proses APBN, diuraikan pula peranan DPR dalam pengelolaan anggaran negara melalui fungsi-fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.