Perjanjian jual beli melalui kartu kredit merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum pihak-pihak dalam perjanjian tersebut. Perbuatan hukum seperti ini menggambarkan adanya suatu hubungan hukum dalam perjanjian jual beli dan harus tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, selanjutnya untuk mengetahui berbagai kendala yang …
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Blitar . Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus atau perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar khususnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini yang tak jarang karena perceraian tersebut menyebabkan akibat hukum berupa pembagian harta bersama yang…
Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli Secara Online dan Tuntutan Ganti Rugi yang dilakukan Konsumen dalam hal Wanprestasi” membahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaan jual beli secara online serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk menuntut haknya dalam hal wanprestasi. Banyak kasus wanprestasi yang terjadi didalam masyarakat yang tidak tertanggani dan dib…
Izhar Yuardi, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Perjanjian antara Dealer dengan Perusahaan Pembayaran dalam Usaha Pemberian Kredit Sepeda Motor (Studi Di Dealer Yamaha Yes Motor, Cabang Sidoarjo). Pembimbing I. Prof. Dr. Hj. Dewi Astutty M. SH., MS., Pembimbing II, Ketut Meta, SH.MS Berkembangnya kerja sama antara dealer dengan perusahaan pembayaran adalah sebagai …
Perkembangan ekonomi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat yang berdampak pada persaingan yang berlangsung sangat ketat menuntut perusahaan untuk mengutamakan tuntutan pasar yang menghendaki kecepatan dan respon yang fleksibel terhadap tuntutan pelanggan. Respon yang cepat terhadap tuntutan pasar dan pelanggan ini dapat menentukan kemenangan dan kekalahan dalam persaingan usaha. Oleh kar…
Penulisan ini betujuan untuk menelaah bahwa Persekongkolan Tender dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Akibat dari Persekongkolan Tersebut dapat merugikan masyarakat dan Negara, karena Persekongkolan Tender mengakibatkan kegiatan pembangunan yang berasal dari APBN dan atau APBD dipergunakan dengan tidak baik dan benar serta tid…