Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Kartu Kepemilikan Ternak dalam rangka pencegahan kejahatan pencurian ternak di Kabupaten Malang dan hambatan yang dialami Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan dalam Proses Pelaksanaan Kartu Kepemilikan Ternak. Peneltian ini dilaksanakan di Dinas Peternakan Dan Kesehatan He…
Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu Negara. Terorisme pada saat sekarang bukan saja merupakan sesuatu kejahatan lokal atau nasional, tetapi sudah merupakan suatu kejahatan transnasional bahkan internasi…
Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuata…
Kepariwisataan merupakan salah satu sektor andalan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor nonpajak karena industri pariwisata adalah salah satu sektor usaha yang paling sedikit terkena imbas krisis ekonomi dunia. Oleh sebab itu kepariwisataan perlu pengelolaan strategis dan sistematis. Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Perkembangan pariwisata …
Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemprograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Tujuan pembangunan jalan raya pada umumnya dimaksudkan sebagai prasarana diantaranya agar kendaraan angkutan dapat mengangkut penumpang atau barang langsung ke tempat tujuan dan kota-kota yang dilalui atau yang dituju serta agar biaya angkut da…
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai penerapan pasal 504 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pengemisan. Hal ini dilator belakangi oleh banyaknya kasus atau perkara pengemisan. Dalam penulisan skripsi ini ada tiga permasalahan yang akan dibahas. Yang pertama adalah menyangkut penerapan pasal 504 ayat (1) KUHP terhadap pelaqku tindak pidana pengemisan, yang kedua adalah menyang…
Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Keberadaan hukum di suatu Negara yaitu : sebagai alat perubahan, penertiban dan perlindungan terhadap…
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang berbeda dengan lembaga penegak hukum pada umumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa KPK merupakan lembaga super body yang memiliki kewenangan “lebih” dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 be…