Tindak pidana ilegal logging di kawasan konservasi hutan lindung gunung pegat…

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuata…

Tanggung gugat pihak Hotel akibat terjadi wanprestasi (studi di Atria Hotel a…

Kepariwisataan merupakan salah satu sektor andalan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor nonpajak karena industri pariwisata adalah salah satu sektor usaha yang paling sedikit terkena imbas krisis ekonomi dunia. Oleh sebab itu kepariwisataan perlu pengelolaan strategis dan sistematis. Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Perkembangan pariwisata …

Kebijkan pemberian izin pembangunan jalan oleh pemerintah Kab.Nagekeo dalam p…

Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemprograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Tujuan pembangunan jalan raya pada umumnya dimaksudkan sebagai prasarana diantaranya agar kendaraan angkutan dapat mengangkut penumpang atau barang langsung ke tempat tujuan dan kota-kota yang dilalui atau yang dituju serta agar biaya angkut da…

Penerapan pasal 504 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pengemisan (studi di …

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai penerapan pasal 504 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana pengemisan. Hal ini dilator belakangi oleh banyaknya kasus atau perkara pengemisan. Dalam penulisan skripsi ini ada tiga permasalahan yang akan dibahas. Yang pertama adalah menyangkut penerapan pasal 504 ayat (1) KUHP terhadap pelaqku tindak pidana pengemisan, yang kedua adalah menyang…

Perbandingan hukum pidana antara negara Timor Leste dan Negara Indonesia dala…

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Keberadaan hukum di suatu Negara yaitu : sebagai alat perubahan, penertiban dan perlindungan terhadap…

Kewenangan penyidik dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan …

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang berbeda dengan lembaga penegak hukum pada umumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa KPK merupakan lembaga super body yang memiliki kewenangan “lebih” dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 be…

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada transaksi elektronik system dropshi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

PDF File 1.33 MB

Judul Seri

-

No. Panggil

006 PDT2015 SAN p

Kedudukan agunan dalan pembiayaan musyarakah (CD + Cetak)

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak berorientasi pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits.Menurut hukum islam, persyaratan agunan dalam pembiayaan musyarakah bertentangan dengan prinsip musyarakah itu sendiri, namun…

Causa yang halal dalam perjanjian menurut hukum perdata dan hukum Islam studi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

PDF File 1.21 MB

Judul Seri

-

No. Panggil

008 PDT2015 YAS c

Perlindungan hukum terhadap pencipta karya fotografi (CD + Cetak)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

PDF File 801 KB

Judul Seri

-

No. Panggil

009 PDT2015 MAR p