Islam Dan Humanisme : Aktualisasi Humanisme Islam Di Tengah Krisis Humanisme …

Edisi

Cet. ke-1

ISBN/ISSN

979-2458-95-6

Deskripsi Fisik

xix, 247 hal. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

297.27 ISL i

Etika Administrasi Negara : Kajian Moral Penyelenggaraan Pemerintahan dan Tat…

Edisi

Ed. ke - 1

ISBN/ISSN

978-623-01-2446-4

Deskripsi Fisik

viii , 127 hal. ; 23cm

Judul Seri

-

No. Panggil

172.2 HIP e

Pengantar administrasi pembangunan (Weeding)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvii, 269 hal. ilus.

Judul Seri

-

No. Panggil

351 TJO p

Hukum Adiminstrasi Negara Di Era Digital

Edisi

Ed. ke - 1

ISBN/ISSN

978-634-206-836-6

Deskripsi Fisik

xiv, 172 hal. : ilus ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 HAF h

9 Komentar Mengenai Partai Komunis

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang tinggi membuat banyak orang di dunia terpesona. Inventasi asing pun mulai memasuki negeri ini seiring dengan mulai terbunya negara ini terhadap dunia luar. Realitasnya, kisah sukses Tiongkok ternyata hanyalah sebuah fatamorgana. Korupsi merajalela si semua tingkatan birokrasi, kesejahteraan ekonomi dan sosial antara anggota partai kominus dengan rakyat biasa se…

Pengantar Ilmu Administrasi Publik

Edisi

Ed. ke - 1

ISBN/ISSN

978-634-206-789-5

Deskripsi Fisik

vii, 134 hal. : ilus; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.01 MUS p

Esensi Perbandingan Administrasi Negara : Teori, Normatif Dan Praktik

Edisi

Ed. ke - 1

ISBN/ISSN

978-623-114-886-5

Deskripsi Fisik

viii, 148 hal. : ilus ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351 MUH b

Administrasi Pemerintahan : Teori, Prinsip dan Praktik Dalam Peneglolaan Peme…

Edisi

Ed. ke - 1

ISBN/ISSN

978-623-114-418-8

Deskripsi Fisik

viii, 222 hal. : ilus ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351 MUH b

Buku Ajar Hukum Administrasi Negara

Edisi

Ed. ke - 1

ISBN/ISSN

978-634-206-825-0

Deskripsi Fisik

vi, 94 hal, : ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 HAF b

Kebijakan Publik di Indonesia

Buku ini berisi tentang cara melakukan analisis kebijakan dengan mengedepankan prinsip keseimbangan justifikatif dan falsifikatif untuk menjadikan hasil analisis bukan saja berupa solusi kebijakan,tetapi (diharapkan) solusi kebijakan yang mencerahkan.