Analisis Kualitas Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Pelapora…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

010 AKT2019 SAP a

Implementasi Kebijakan Proses Perizinan Izin Mendirikan Bangungan (IMB) (Stud…

Pelayanan publik adalah pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (publik) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan pelayanan publik harus benar-benar memberikan pelayanan yang baik serta bertangung jawab, dan dapat memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit, transparan, serta akuntabel kepada publik. Izin …

Fungsi Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembanguna…

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui tugas/fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang; 2) Mengetahui wewenang kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang; 3) Mengetahui kewajiban kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang Ka…

Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Flores T…

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu komponen dari bagi hasil pajak pusat, namun hasil dari pungutan sebagian besar di serahkan pada daerah sebagai penerimaan daerah. Selain itu PBB merupakan pajak yang sampai sekarang masih bersifat official assessment system, sehingga untuk mengoptimalkan pemungutannya di tuntun keaktifan aparatur perpajakan. Bagi wilayah Kabupaten Flores Timur, …

Pembebasan Hak Atas Tanah Milik Warga untuk Kepentingan Pembangunan Jalan Tol…

Pembangunan Jalan Tol merupakan bagian dari pembangunan untuk kepentingan umum. Proyek pembangunan jalan semacam ini semakin dibutuhkan sejalan dengan perkembangan zaman, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi. Mobilitas orang dan pengiriman barang membutuhkan kelancaran dan kecepatan karena sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya jumlah berbagai macam kendaraan dipastikan membua…

Analisis Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) pada Jalan Alternatif Desa Srigonco…

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang banyak digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu akses atau prasarana tersebut harus mampu mendukung kebutuhan masyarakat dan harus didukung oleh perkerasan jalannya. Perkerasan jalan (pavement) merupakan salah satu unsur utama kontruksi jalan dalam dalam kelancaran transportasi serta memberikan kenyamanan dan keamanan ba…

Partisipasi Masyarakat Dalam Program Perencanaan Pembangunan (Studi Implement…

Partispasi keterlibatan mayarakat pada perencanaan pembangunan merupakan faktor terpenting dalam upaya mendorong dan mempercepat proses pembangunan, Hal ini di lakukan pemerintah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban. Akan tetapi dalam penelitian skripsi ini, penulisan juga menemukan beberapa hal penting terkait dengan keterlibatan/partisipasi masyarakat dal…

Analisis Pelaksanaan Pengeluaran Biaya APBDesa Dalam Menunjang Pembangunan De…

Keberhasilan pemerintah desa dapat berjalan dengan lancar dan didukung oleh banyak faktor desa, salah satu faktor keuangan, karena mustahil bagi desa untuk dapat melaksanakan administrasi desa secara efektif dan efisien tanpa dukungan keuangan yang memadai. Hal ini disebabkan kapasitas keuangan desa tergantung pada ukuran dan berbagai sumber keuangan yang dimiliki oleh desa. Oleh karena itu, ke…

Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pipanisasi (Studi Kasus Desa…

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahua tugas kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan pipanisasi di Desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang; 2) mengetahui wewenang kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan pipanisasi di Desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang; 3) mengetahui kewajiban kepala desa dalam pelaksanaan pembungan pipanisasi di Desa Mulyorejo Kecamatan Nganta…

Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan …

Kota Malang merupakan Kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang relatif banyak disertai bangunan atau gedung yang berdiri mega diatasnya. Dengan diamanatkan oleh UU No32 tahun 2004 untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kondisi tersebut merupakan arahan dari pemerintah daerah untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yang bebas dari K…