Peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan peraturan pemerintah no.23 th.20…

Penelitian ini bertujuan untuk menelitipelanggaran persyaratan lingkungan untuk izin usaha pertambangan yang terjadi di kota Samarinda, untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah selaku pemberi izin usaha pertambangan dan pengawas atas usaha pertambangan terhadap pelanggaran-pelanggaran mengenai persyaratan lingkungan dan untuk mengetahui bagaimana pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usa…

Kedudukan hukum dokumen elektronik dalam transaksi jual beli on-line sebagai …

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, untuk mengetahui kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian Dokumen Elektronik dalam proses persidangan perdata. Kedua, untuk mengetahui bagaimana proses persidangan dengan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitan yang didasarkan pada peraturan-…

Pendaftaran hak atas tanah melalui proyek operasi nasional agraria (PRONA) di…

populasi penduduk 3.092.714 juta jiwa. Dengan 33 Kecamatan dan 390 Desa serta Kelurahan. Mata pencahariaan penduduknya yang beragam, bertani, berdagang dan menjadi pegawai pemerintah serta mata pencahariaan lain. Dengan populasi sebesar itu dan luas bidang tanah yang sangat luas, merupakan wilayah strategis untuk pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Pemerintah Kabupaten Ma…

Peran pemerintah dalam menekan pengiriman anak dibawah umur yang menjadi tena…

Buruh migran merupakan warga negara Indonesia yang pergi meninggalkan Kampung halaman mereka, untuk bekerja keluar negeri. Para buruh migran Indonesia pergi dengan berbagai macam alasan dan daerah yang berbeda serta latar belakang yang berbeda-beda. Dan buruh migran inilah yang sering dikatakan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Faktor kemiskinan merupakan faktor utama para warga negara indo…

Komisi pengawas persaingan usaha sebagai pihak dalam upaya keberatan di penga…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

PDF FILE 2.140KB

Judul Seri

-

No. Panggil

058 PDT2016 SET k

Peran notaris dalam pengesahan badan hukum pada masa transisi dari sistem adm…

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang terus berupaya meningkatkan taraf hidup penduduknya yang juga sesuai dengan cita-cita bangsa yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan hal tersebut, terus bermunculan badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Perbedaannya terletak pada adanya pengesahan dari Departemen …

Pengelolahan lahan serta upaya penyelesaian sengketa lahan yang dilakukan ole…

Pembangunan di sektor pertanian khususnya dalam rangka mewujudkan perkebunan kelapa sawit, merupakan salah satu komoditas perkebunan yang saat ini telah memberikan peran dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru serta menjadi sumber devisa Negara dan pemacu pertumbuhan sentra-sentra baru bahkan menjadi produk yang diunggulkan baik pasar dalam negeri maupun luar negeri terutama industri hilir ya…

Tanggung jawab pengangkut udara dalam pengangkutan bagasi tercatat (CD + Cetak)

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat membutuhkan adanya peranan jasa pengangkutan agar dapat menghubungkan dari satu pulau ke pulau lainnya. Untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau lainnya dibutuhkan jasa pengangkutan darat, laut, dan udara. Jasa pengangkutan juga dibutuhkan untuk mempermudah perdagangan sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan baik. Diantara ketiga tra…

Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan siri ditinjau dari hukum positi…

Skripsi ini berbicara mengenai perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan siri, yang selama ini tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak.Pemerintah dituntut agar mampu memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan siri yang disebut dengan anak luar kawin, sehingga tidak ada diskriminasi antara anak sah dengan anak luar kawin dalam mendapatkan perlindungan hukum dari negara.…

Prosedur sahnya perkawinan campuran beda kewarganegaraan dan kedudukan anakny…

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik…