Perbandingan kedudukan hak mewaris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Waris BW adalah pada Hukum Islam anak angkat adalah yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah, hubungan wali-mewali dengan orang tua kandungnya. Sedan…
Peraturan tentang Direksi tertuang dalam diantaranya berdasarkan pasal 1 angka (5) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan pengertian direksi, tugas dan kewenangan direksi, tanggung jawab direksi. Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan komisaris emiten atau perusahaan publik. Pokok permasalahan skripsi ini adalah tanggung jawab d…
Terlaksananya pengangkutan melalui udara karena adanya perjanjian antara pihak pengangkut dan penumpang. Pada dasarnya dalam kegiatan pengangkutan udara terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak pelaku usaha sebagai penyedia jasa pengangkutan dalam hal ini adalah perusahaan maskapai penerbangan dan pihak selaku pengguna jasa pengangkutan dalam hal ini yang disebut sebagai penumpang. Lebih …
Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan khusus tergolong dalam jaminan kebendaan yang diatur dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah perkembangan dari sistem Jaminan Gadai, dalam sistem Jaminan fidusia benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan orang yang berhutang yang dijaminkan hanya bukti kepemilikan ata…
Notaris sebagai seorang pejabat umum yang independent dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Sesuai dengan penjelasan pasal 17 huruf a yang berarti bahwa persaingan tidak sehat antar notaris pun juga diatur dalam UUJN, dengan bentuk sebagaimana tercantum pada pasal 17 ayat 1 UUJN. Dalam pasal 36 UUJN juga telah diatur mengen…
Masalah pengangkatan anak bukanlah merupakan suatu hal yang baru, hal ini sudah berlangsung sejak lama. Akan tetapi sampai sekarang belum ada suatu Undang-Undang yang khusus mengatur tentang masalah pengangkatan anak. dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ada mengatur tentang masalah pengangkatan anak. dalam pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan : “Pengangkat…
Perkawinan siri tidak diatur secara jelas paca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menguraikan pengertian perkawinan yang sah. Oleh karena itu secara hukum, perkawinan siri tentunya memiliki kedudukan dan akibat terhadap status istri dan anak. Permasalahannya bagaimana kedudukan hukum nikah siri pasca berlakunya UU No. 1 Tahun…
Perlindungan Hak Cipta di Indonesia masih perlu banyak di benahi dan di perbaiki karena seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman di mana kasus yang terjadi juga semakin berkembang, dan semakin kompleks. Permasalahan yang di angkat oleh penulis adalah bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta atas karya sinematografi yang akan membahas apakah hukum dapat melindungi hak cipta b…
Penelitian ini berjudul : ”Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Polres Sumba Timur)”. Adapun latar belakang penelitian ini adalah Studi ini menggambarkan upaya polisi untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak sebagai korb…
Anak yang berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan dan berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus mendapat perlindungan hukum yang maksimal, khususnya dalam hal hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi anak terutama anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, anak harus memperoleh pendidikan yang cukup selama berada di Lembaga Pembinaan Khusu…