Prosedur pemberian kredit kepada pegawai aktif pada Bank BPTN KCP Praya (CD)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

PDF 11,8MB

Judul Seri

-

No. Panggil

019 LMK2016 SUY p

Prosedur pemberian kredit multiguna bagi nasabah PNS (Pegawai Negeri Spil) pa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

PDF 3,35MB

Judul Seri

-

No. Panggil

018 LMK2016 ALL p

Prosedur pemungutan dan pelaporan pph.22 PT.Pertamina (persero) TBBM Malang (CD)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

MS WORLD 21MB

Judul Seri

-

No. Panggil

017 LMK2016 PRA p

Pelaksanaan bauran promosi terhadap peningkatan penjualan kamar pada adel s g…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

MS WORLD 108KB

Judul Seri

-

No. Panggil

016 LMK2016 FAJ p

Prosedur permohonan produk kredit cepat aman (KCA) di Pegadaian Waikabubak) (CD)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

MS WORLD 18MB

Judul Seri

-

No. Panggil

015 LMK2016 MAN p

Peranan ATM Card SMS Banking dan internet Banking sebagai upaya meningkatkan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

PDF 864KB

Judul Seri

-

No. Panggil

031 LMK2015 EDA p

Prosedur pemberian kredit dalam upaya mengurangi kredit bermasalah pada PT.BR…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

MS WORLD 114KB

Judul Seri

-

No. Panggil

014 LMK2016 MED p

Prosedur pemberian kredit Kupedes pada PT.BRI Unit Tajinan (CD)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

MS WORLD 108KB

Judul Seri

-

No. Panggil

013 LMK2016 LAW p

Peranan badan pertanahan nasional dalam penyelesaian sengketa data fisik sert…

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah menetapkan sertipikasi sebagai salah satu rangkaian pendaftaran tanah, hal ini ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum atas tanah. Kepastian hukum tersebut meliputi kepastian hukum atas data fisik dan data yuridis, namun walau demikian dalam praktek masih banyak ditemukan terjadinya sengketa atas status fisik tanah yang…

Akibat hukum perkawinan dengan akta cerai palsu (studi kasus terhadap putusan…

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dikarenakan ditemukan perkara permohonan pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh akta cerai palsu. Pemohon disini mengajukan permohonan pembatalan nikah pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Bahwa Termohon I (suami dari Pemohon) telah menikah dengan Termohon II tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta tanpa izin dari Pengadi…