Tempo: Abdul Haris Nasution Pelopor Dua Wajah Tentara

Edisi

18-24 Agustus 2025

ISBN/ISSN

0126-4273

Deskripsi Fisik

178 hal.; ilus 28 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Tinjauan Yuridis Jual Beli Tanah Hasil Reklamasi Ditinjau Dari Hukum Adat Dan…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis jual beli tanah hasil reklamasi apabila ditinjau dari perspektif hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Fenomena jual beli tanah yang terletak di wilayah perairan laut, terutama di kawasan pesisir dan reklamasi, menimbulkan polemik mengenai keabsahan dan legalitasnya, mengingat laut bukan merupakan objek hak milik dalam sistem hukum…

Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Kecerdasan Buatan Dalam Lingkup Pendidik…

Perkembangan teknologi yang pesat membawa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sebagai salah satu inovasi terdepan yang memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memberikan akses yang lebih luas terhadap bahan ajar, serta m…

Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Klausula Baku Pada Tiket Terkait P…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penumpang terkait klausula baku pada tiket penerbangan, khususnya dalam konteks pembatalan penerbangan. Klausula baku sering kali dipakai oleh maskapai untuk membatasi tanggung jawab mereka, yang dapat menyebabkan kerugian baik materiil maupun immateriil. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis yur…

Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum (Tin…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

109 PDT2025 LAK e

Efektivitas Pengawasan Berkala Oleh Upt Perlindungan Konsumen Malang Terhadap…

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pengawasan berkala oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang terhadap pelaku usaha yang belum memiliki SPPT-SNI, termasuk kendala dan upaya dalam pengawasan SPPT-SNI. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancaea dan dokumentasi. Hasi…

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Bagi Kred…

Putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah konsep parate eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kreditur terhadap objek jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa cidera janji harus ditentukan melalui kesepakatan atau suatu upaya hukum dan apabila debitur tidak menyetujui cidera janji dan eksekusi jaminan fidusia, maka eksekusi dilakukan melalui …

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Yang Diunggah Di Platform X Sebagai D…

Seiring dengan berjalannya waktu, kemajuan teknologi telah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, terutama di dalam abad ke 20. Terdapat banyak inovasi baru dan perkembangan pada teknologi yang ditemukan sebelumnya, salah satunya merupakan kecerdasan buatan atau AI. Grok, salah satu sistem Generative AI, telah menyebabkan keributan sejak perusahaan mereka mengumumkan bahwa sistem tersebu…

Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Penggunaan Kl…

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), khususnya kloning suara, telah membuka peluang besar di dunia periklanan namun juga menimbulkan ancaman serius terhadap privasi dan hak individu. Kloning suara memungkinkan duplikasi identitas vokal seseorang tanpa izin, yang berpotensi merugikan secara materiil maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan…

Implementasi perma no. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempu…

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, khususnya dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Pengadilan Negeri Kelas 1A Malang. PERMA ini merupakan upaya penting dalam membangun sistem peradilan yang responsif gender dan menjamin perlindungan hukum bagi perempuan sebagai kelompok re…