Buku ini merupakan komentar atas Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang) 1998 No. 1 tentang penambahan dan penyempurnaan dari Peraturan Kepailitan yang kini berlaku sebagai warisan dari pembuat Undang-Undang Kolonial.
Arus balik kekuasaan pusat ke daerah mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka persatuan. Skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi terhadap struktur dan proses pemerintah daerah, sebaliknya persamaan pada skala prioritas tujuan desentralisasi membawa konsekuensi persamaan pada karakteristik struktur dan p…
Buku ini merupakan curahan pemikiran dari penulis sebagai upaya untuk mengingatkan kepada para politisi dan pengambil kebijakan nasional serta daerah bahwa sedikitnya ada delapan indikasi kuat yang akan menyebabkan otonomi daerah hanya akan menjadi "catatan sejarah pahit" jika tidak mulai dari sekarang diambil tindakan-tindakan aspiratif dan membumi agar proses fasilitas otonomi daerah dapat be…
Buku ini memuat lima artikel yang ditulis dalam kurun waktu 1987-1998, mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Timur yang pernah disanjung sebagai "keajaiban Asia" namun yang kemudian beramai-ramai terpuruk ke dalam krisis ekonomi.
Buku ini adalah bagian pertama dari sebuah buku yang diterbitkan oleh Centre for Political Studies-Soegeng Sarjadi Syndicated ini membahas potensi ekonomi daerah di tiga bagian wilayah Indonesia, yaitu Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur.
Pokok bahasan yang dikupas dalam buku Federalisme untuk Indonesia ini ialah pertama, letak kekuatan dan kelemahan sistem pemerintahan daerah sekarang. Kedua, peta dan trend di dunia dalam hubungan dengan sistem federal. Ketiga, studi perbandingan dengan negara-negara yang sudah berpengalaman, menyangkut keuntungan dan kerugian sistem federal. Dan keempat, economic advantage dari sistem federal.
Buku ini menjelaskan tentang pengertian dan berbagai masalah yang berkenaan dengan metodologi ilmu pemerintahan. Metodologi ilmu pemerintahan merupakan disiplin ilmu baru dan telah diajarkan pertama kali di Lingkungan Institut Ilmu Pemerintahan, yaitu Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.Pada permulaan pemberian pelajaran segera terasa adanya kesukaran. Untuk mengat…
Buku ini hadir untuk membahas, memperkaya dan memperkuat wacana masyarakat secara teoritik mengenai politik. Dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti, penulisnya mengupas berbagai hal yang berkaitan dengan politik, seperti pendekatan dan strategi dalam politik, teori negara dan pemerintahan, teori kekuasaan, relasi agama politik, ideologi, filsafat politik, sosiologi politik, teori konflik,…
Buku ini menawarkan pemecahan dari ekses diberlakukannya UU Otonomi Daerah, UU 22/1999 dan lebih jauh lagi menemukan solusi dari sisi manajemen untuk melaksanakan desentralisasi di negeri yang sangat besar ini.
Buku ini bermula dari sebuah penelietian ilmiah dalam bentuk disertasi berjudul Kedudukan Kepala Daerah Tingkat II dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II. Buku ini menitikberatkan pembahasan pada kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Daerah Tingkat II dan Otonomi Daerah Tingkat II. Kalaupun disinggung Daerah Tingkat I dan yang lainny, hanya…