Penelitian Hukum Normatif

Edisi

Cet. ke-1.

ISBN/ISSN

978-623-08-0832-6

Deskripsi Fisik

viii, 90 hal : ilus ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Platform Distribusi Gim Digital Atas…

Skripsi ini menelaah tanggung jawab hukum platform distribusi gim digital (seperti Steam) atas konten bermuatan pornografi menurut sistem hukum Indonesia. Latar belakang penelitian didasari oleh ekspansi pasar gim Indonesia yang signifikan dan pergeseran model distribusi ke digital, di mana platform global dengan kebijakan konten yang permisif memungkinkan beredarnya gim berkonteks dewasa …

Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Oleh Wa…

Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan fenomena sosial yang masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan balap liar. Di wilayah hukum Polres Malang, pembubaran balap liar oleh masyarakat tidak jarang berujung pada tindakan kekerasan berupa pengeroyokan, perusakan, dan intimidasi terhadap pelaku, sehingga menimbulkan permasalah…

Pengantar Ilmu Politik

Edisi

Cet. ke-2

ISBN/ISSN

978-623-08-0730-5

Deskripsi Fisik

x , 218 hal : ilus ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Implementasi Pasal 54 Kuhap Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Di Kep…

Penelitian ini mengkaji implementasi Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Malang. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah jaminan konstitusional yang mendasar dan merupakan bagian dari prinsip due process of law dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang juga diperkua…

Peranan Satuan Reserse Narkoba Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan …

Peranan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Denpasar merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kota Denpasar. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Satresnarkoba dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yurid…

Problematikarumusan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab U…

Penelitian ini menyelidiki beragam tantangan yang muncul dalam pelaksanaan Pasal 70 KUHP Nasional, khususnya dalam kaitannya dengan kepastian hukum, kesetaraan, dan efisiensi prosedural. Analisis ini menggarisbawahi karakter normatif Pasal 70, yang memberikan kebebasan substansial untuk kebijaksanaan peradilan melalui penyertaan frasa “sedapat mungkin” untuk menghindari penghindaran p…

Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Penipuan Melalui Media El…

Meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam aktivitas masyarakat telah berdampak pada berkembangnya modus kejahatan siber, salah satunya online scams di Jawa Timur. Fenomena ini menuntut adanya penanganan yang efektif dari aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana siber. Permasalahan …

Upaya Kepolisian Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Ru…

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Malang. Minimnya regulasi khusus mengenai perlindungan PRT serta karakteristik pekerjaan yang berada di ruang domestik menyebabkan PRT sangat rentan menjadi korban kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya…

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi (S…

Tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi merupakan kejahatan serius yang tidak hanya menghilangkan nyawa seseorang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan mutilasi belum diatur secara khusus, sehingga penegakan hukumnya masih merujuk pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk …