Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap individu dan masyarakat, sehingga negara mengaturnya secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam praktik peradilan sering terjadi penerapan Pasal 112 ayat (1) terhadap pengguna narkotika, padahal secara normatif pengguna seharusnya diperlakukan dengan pendekatan r…
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kewenangan Kepala Desa dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah sebagai salah satu syarat pengurusan sertifikat tanah di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis…
Perkembangan digitalisasi administrasi negara mendorong perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam sistem administrasi pendaftaran merek di Indonesia. Salah satu instrumen penting dalam sistem tersebut adalah Berita Resmi Merek (BRM) yang berfungsi sebagai sarana pengumuman resmi negara terhadap permohonan pendaftaran merek. Meskipun Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No…
Penunggakan pembayaran upah merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang masih sering terjadi dan berdampak langsung terhadap pemenuhan hak normatif pekerja. Upah memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena menjadi sumber utama penghidupan pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, keterlambatan atau tidak dibayarkannya upah oleh pengusaha merupakan bentuk pelanggaran kewajiban hukum y…
Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kerap menghadapi hambatan lapangan dimana debitur tidak patuh, khususnya dengan memindahkan atau menyembunyikan objek jaminan sehingga objek tidak dapat ditemukan pada saat eksekusi. Kondisi ini menimbulkan persoalan dalam praktik karena eksekusi melalui pengadilan berjalan sesuai prosedur, sementara Undang- Undang Jaminan Fidusia belum mengatur secara …