Text
Upaya Penanganan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 Di Kota Batu (Studi di Bawaslu Kota Batu)
Praktik politik uang masih menjadi salah satu tantangan utama dalam
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena berpotensi
menurunkan kualitas demokrasi dan melemahkan integritas proses pemilihan.
Pada Pilkada Kota Batu Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota
Batu menemukan dugaan praktik politik uang, namun penanganannya
menghadapi berbagai kendala dalam aspek pembuktian dan penegakan
hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Bawaslu Kota Batu
dalam menangani praktik politik uang pada Pilkada 2024 serta mengidentifikasi
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan
metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh
melalui wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Batu sebagai informan utama,
didukung studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanganan politik uang
dilakukan melalui strategi preventif berupa sosialisasi, pendidikan politik,
pengawasan partisipatif, dan patroli pengawasan, serta strategi represif melalui
penanganan laporan dan temuan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan bersama Sentra Gakkumdu. Namun, efektivitas penanganan masih
terkendala oleh keterbatasan alat bukti, sulitnya memenuhi unsur tindak
pidana, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, serta budaya
hukum masyarakat yang masih permisif terhadap politik uang. Penelitian ini
mengimplikasikan perlunya penguatan regulasi, peningkatan koordinasi
antarlembaga penegak hukum, serta optimalisasi pendidikan politik
masyarakat guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan
politik uang pada Pilkada.
Kata Kunci: Bawaslu; Pilkada; Politik Uang; Pengawasan Pemilu;
Penegakan Hukum
Tidak tersedia versi lain