Text
Implementasi Kewenangan Kepala Desa Dalam Penerbitan Surat Keterangan Tanah Sebagai Syarat Pengurusan Sertifikat (Studi Di Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kewenangan Kepala
Desa dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah sebagai salah satu syarat
pengurusan sertifikat tanah di Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis,
Kabupaten Malang, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang
dilakukan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis
yang didukung oleh pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan
sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Surat
Keterangan Tanah oleh Kepala Desa telah dilaksanakan sebagai bagian
dari pelayanan administrasi pemerintahan desa dan memiliki legitimasi
kewenangan secara normatif. Surat Keterangan Tanah berfungsi sebagai
dokumen administratif awal yang memuat riwayat penguasaan tanah dan
menjadi persyaratan penting dalam proses pendaftaran sertifikat tanah di
Badan Pertanahan Nasional. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya
didukung oleh pengaturan administratif tertulis yang baku, seperti Peraturan
Desa atau standar operasional prosedur. Kendala yang dihadapi meliputi
keterbatasan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, penggunaan
format dokumen yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan terbaru, serta
minimnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan kedudukan Surat
Keterangan Tanah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi di
tingkat desa, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan sosialisasi kepada
masyarakat guna mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan kepastian
hukum.
Kata Kunci: Kewenangan Kepala Desa Surat Keterangan Tanah,
Administrasi pertanahan, Sertifikat tanah
Tidak tersedia versi lain