e-Library UNMER Malang

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

Text

Tinjauan Yuridis Kewenangan Kejaksaan Terkait Batas Waktu Penyadapan Berdasarkan Prinsip Perlindungan Hak Privasi Warga Negara

Pranawa, Farrantony Jimmy - Nama Orang;

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Kewenangan Kejaksaan Terkait
Batas Waktu Penyadapan Berdasarkan Prinsip Perlindungan Hak Privasi
Warga Negara”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan
kewenangan Kejaksaan terkait batas waktu penyadapan serta meninjau
kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak privasi warga negara.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
berdasarkan Pasal 30C huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memang memiliki
kewenangan melakukan penyadapan dan menyelenggarakan pusat
pemantauan. Namun, pengaturan tersebut tidak menjelaskan secara tegas
batas waktu pelaksanaan penyadapan dan mekanisme perizinannya,
berbeda dengan lembaga penegak hukum lain seperti BNN, BIN, BNPT, dan
KPK yang memiliki pengaturan lebih jelas. Ketidakjelasan tersebut
menimbulkan kekaburan norma (vague norm) yang bertentangan dengan
asas lex certa serta berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak privasi
warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
dan Pasal 3 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai batas
waktu penyadapan agar selaras dengan prinsip legalitas, proporsionalitas,
dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum.
Kata Kunci: Kewenangan Kejaksaan, Penyadapan, Hak Privasi.


Ketersediaan
#
Fak Hukum (L. 2 R. Perpus) 060 PDN2026 PRA t
10260060PN
Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
060 PDN2026 PRA t
Penerbit
Malang : Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang., 2026
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
060 PDN2026
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

e-Library UNMER Malang
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Universitas Merdeka Malang memiliki berbagai jenis koleksi, antara lain: Fiksi, Ilmu Pengetahuan, Jurnal, Prosiding, Hasil Seminar, Kamus, Ensiklopedia, dll. Dari koleksi cetak sampai koleksi digital seperti CD-ROM, CD, VCD dan DVD. Perpustakaan Unmer juga mengumpulkan publikasi harian serials seperti surat kabar dan juga serial bulanan seperti majalah.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

Statistik Pengunjung :

Hari ini :

1 Minggu Terakhir :

1 Bulan Terakhir :

Semua :


© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?