e-Library UNMER Malang

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

Text

Eksistensi Lembaga Mpr Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sobaro, Royhandafa - Nama Orang;

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 membawa perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan,
termasuk kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR). Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara
yang memegang kedaulatan rakyat secara penuh. Namun, pasca
amandemen, MPR menjadi lembaga tinggi negara yang setara dengan
lembaga negara lainnya, dengan kewenangan yang lebih terbatas. Hal ini
memunculkan perdebatan mengenai peran dan relevansi MPR dalam
sistem ketatanegaraan. Penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan
masalah: (1) bagaimana kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan
pasca amandemen UUD 1945, dan (2) bagaimana hubungan MPR
dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) pasca amandeman UUD 1945. Penelitian menggunakan metode
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa MPR memiliki kedudukan
yang sama dengan lembaga lainnya, karena pemangkasan tugas dan
wewenang MPR serta perubahan pasal 1 ayat 2 pada amandemen UUD
terkait MPR bukan lagi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. MPR
dengan DPR dan DPD memiliki 2 hubungan yakni dalam Perubahan dan
penetapan UUD serta pelantikan dan pemberhentian presiden. Penelitian
ini menyimpulkan bahwa MPR tetap memiliki peran penting dalam sistem
ketatanegaraan, meski dengan peran yang berbeda dibandingkan
sebelum amandemen.
Kata Kunci : MPR, Amandemen UUD 1945, Sistem Ketatanegaraan,
Kewenangan, DPR, DPD.


Ketersediaan
#
Fak Hukum (L. 2 R. Perpus) 010 HTN2025 SOB e
10250010HN
Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
010 HTN2025 SOB e
Penerbit
Malang : Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang., 2025
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
010 HTN2025
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

e-Library UNMER Malang
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Universitas Merdeka Malang memiliki berbagai jenis koleksi, antara lain: Fiksi, Ilmu Pengetahuan, Jurnal, Prosiding, Hasil Seminar, Kamus, Ensiklopedia, dll. Dari koleksi cetak sampai koleksi digital seperti CD-ROM, CD, VCD dan DVD. Perpustakaan Unmer juga mengumpulkan publikasi harian serials seperti surat kabar dan juga serial bulanan seperti majalah.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

Statistik Pengunjung :

Hari ini :

1 Minggu Terakhir :

1 Bulan Terakhir :

Semua :


© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?