e-Library UNMER Malang

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

Text

Konflik Norma Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

Cahyani, Indah Noer - Nama Orang;

Penelitian ini mengkaji tentang konflik norma Undang-Undang Nomor 37
tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun
2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk
mengkaji konflik norma pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan keabsahan SEMA Nomor 3 Tahun
2023 yang menyimpangi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dengan
menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat konflik norma antara Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. Konflik ini terkait dengan
aturan pembuktian sederhana dalam kepailitan dan PKPU, dimana
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur pembuktian sederhana
sebagai syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan dan PKPU,
sedangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan bahwa permohonan
terhadap pengembang (developer) apartemen dan/atau rumah susun tidak
memenuhi syarat tersebut, menciptakan ketidaksesuaian antara keduanya.
Selain itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyimpangi Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) tetap memiliki keabsahan karena dikeluarkan
oleh pejabat berwenangan yaitu Mahkamah Agung. Akan tetapi, secara
hierarki SEMA tersebut menyimpangi undang-undang, sehingga dianggap
tidak sah secara hukum.
Kata Kunci : Konflik Norma, Surat Edaran Mahkamah Agung, Kepailitan,
Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.


Ketersediaan
#
Fak Hukum (L. 2 R. Perpus) 025 PDT2025 CAH k
10250025PT
Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
025 PDT2025 CAH k
Penerbit
Malang : Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang., 2024
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
025 PDT2025
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

e-Library UNMER Malang
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Universitas Merdeka Malang memiliki berbagai jenis koleksi, antara lain: Fiksi, Ilmu Pengetahuan, Jurnal, Prosiding, Hasil Seminar, Kamus, Ensiklopedia, dll. Dari koleksi cetak sampai koleksi digital seperti CD-ROM, CD, VCD dan DVD. Perpustakaan Unmer juga mengumpulkan publikasi harian serials seperti surat kabar dan juga serial bulanan seperti majalah.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

Statistik Pengunjung :

Hari ini :

1 Minggu Terakhir :

1 Bulan Terakhir :

Semua :


© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?