Implementasi Kebijakan Proses Perizinan Izin Mendirikan Bangungan (IMB) (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Perizinan Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang) (CD + Cetak)

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

CD-ROM

Implementasi Kebijakan Proses Perizinan Izin Mendirikan Bangungan (IMB) (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Perizinan Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang) (CD + Cetak)

Priaswati, Anggun Rakhma - Nama Orang;

Pelayanan publik adalah pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (publik) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan pelayanan publik harus benar-benar memberikan pelayanan yang baik serta bertangung jawab, dan dapat memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit, transparan, serta akuntabel kepada publik. Izin Mendirikan Bangunan adalah sebuah izin untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah atau merenovasi suatu bangunan,
termasuk izin kelayakan membangun bangunan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Tujuan IMB itu sendiri adalah untuk menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman dan sesuai dengan peruntukan lahan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengurusan Izin Mendirkan Bagunan di Kota Malang. Kegunaan Penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran mengenai teori – teori tentang Implementasi Kebijakan Publik melalui intervensi program, dan partisipasi masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumen. Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian yang dipilih adalah sesuai judul skripsi yaitu: “Implementasi Kebijakan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)” (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Perizinan Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No 7 Tahun 2017 Tentang
Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang).

Hasil dari penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah berjalan dengan baik tetapi masih ditemukan beberapa masalah – masalah dalam Implementasi IMB.

Kata Kunci: Pelayanan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ketersediaan

Perpus Pusat (L2 AV) 065 ADM2019 PRI i

99190682AN

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 065 ADM2019 PRI i
Penerbit: Malang : Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMER Malang., 2019
Deskripsi Fisik: PDF, 4.500 KB
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 065 ADM 2019
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: PELAYANAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar