CD-ROM

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Terkait Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Tindak Pidana Korupsi (CD + Cetak)

---

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai analisis judicial review Pasal 79 ayat (3) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwailan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait hak angket DPR terhadap KPK. Hal ini menarik untuk dikaji dikarenakan konsekuensi hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sah atau tidaknya hak angket DPR terhadap KPK. Permasalahan dari penulisan skripsi ini dititik beratkan pada dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap pengujian Pasal 79 ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwailan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan konsekuensi yuridis pasca putusan judicial review Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diajukan adalah dengan menggunakan metode pendekatan jenis penelitian yuridis-normatif. Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data berupa penelusuran bahan hukum baik bahan hukum primer yakni UUD 1945, Undang – Undang serta putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder yakni buku literatur, makalah artikel hukum. Untuk menganalisa data digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisa asas-asas, konsep-konsep, peraturan perundang-undangan, pandangan, sikap dan perilaku. Hasil dari penelitian ini menunjukan dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan secara umum meliputi Pasal 79 ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menurut pendapat penulis. Dan adapun akibat hukum yang timbul dari putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 adalah KPK yang masuk dalam lingkup lembaga eksekutif. Putusan tersebut bertentangan dengan putusan-putusan terdahulu MK yang memutus KPK sebagai lembaga independen.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

073 HTN2019 BEL a

Penerbit

Malang : Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang., 2019

Deskripsi Fisik

PDF 618 KB

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

073 HTN 2019

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar