CD-ROM
Pelindungan Hukum Bagi Pihak Yang Menempati Rumah Dinas TNI (CD + Cetak)
ZAKIYAH, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Univesitas Merdeka Malang, 2017
Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Menempati Rumah Dinas Negara TNI.
Dalam penulisan skripsi ini, membahas mengenai perlindungan hukum bagi
pihak yang menempati rumah dinas Negara TNI. Penulisan ini di latar belakangi
oleh banyaknya anggota pensiunan, keluarga Anggota TNI maupun masyarakat
luar yang menempati rumah maupun lingkungan rumah dinas dan tidak mau
meninggalkan rumah dinas maupun lingkungan rumah dinas tersebut dengan
syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh peraturanperaturan yang berlaku.
Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisa,
peran Anggota TNI dalam Menanggulangi penempatan rumah maupun
lingkungan rumah dinas sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan
mengkaji serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Anggota TNI dan
mencari solusi dalam penempatan rumah maupun lingkungan rumah dinas yang
tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah
penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis. Data dibedakan menjadi
dua yaitu data primer dan skunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara
yang diolah dengan mengunakan metode deskriptif kualitatif, sedangan data
skunder diperoleh dari penelusuran studi dokumentasi dan kepustakaan.
Kendala-kendala yang dihadapi oleh TNI dalam mengatasi penempatan
rumah maupun lingkungan rumah dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan dan
peraturan-peraturan yang berlaku di bagi menjadi kendala Internal dan kendala
eksternal. Kendala internal terdiri dari faktor biaya operasional yang kurang
memadai, faktor aparat penegak hukum dalam lingkup TNI yang kurang
maksimal dalam mengatasi tindak perdata penempatan rumah maupun lingkungan
rumah dinas yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Solusi
internal adalah perlu penambahan operasional yang cukup memadai serta perlu
menjalin kerjasama antara Penegak hukum dalam lingkup TNI dengan anggota
pensiunan, keluarga Anggota TNI maupun masyarakat luar. Kendala eksternal
terdiri dari faktor masyarakat yang kurang memahami arti pentingnya hukum dan
berkembangnya masyarakat dan anggota keluarga pensiun yang menempati rumah
dinas TNI. Solusi untuk kendala eksternal adalah perlunya masyarakat untuk
sosialisasikan mengenai dampak penempatan rumah dinas maupun lingkungan
rumah dinas yang tiap tahunnya semakin mengalami kenaikan.
Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kedudukan SIP dalam
hubungannya dengan instansinya merupakan perjanjian sewa-menyewa yang
sifatnya perjanjian baku, termasuk perjanjian bernama karena diatur dalam
KUHPerdata sebagai perjanjian sewa-menyewa pada umumnya. Perjanjiannya sah
karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan syarat-syarat
khusus dalam SIP. Hak dan kewajiban pemilik dan penghuni rumah dinas sesuai
dengan SIP dan ketentuan dalam Kepmenhankam/Pangab No. KEP/28/VIII/1975.
Sedangkan akibat hukumnya bila terjadi penyalahgunaan maka dilakukan
pencabutan SIP dan adanya penggantian kerugian yang besarnya ditentukan
secara musyawarah.
vii
Menyikapi fakta fakta di atas, penulis berpendapat bahwa pelindungan
hukum bagi pihak yang menempati rumah Dinas Negara TNI saat ini masih
dirasakan kurang efektif, oleh karna itu baik dari elemen kelurga anggota
pensiunan maupun masyarakat luar yang masih menepati rumah dinas maupun
lingkup rumah dinas, dengan aparat penegak Hukum TNI, harus bekerjasama
dalam mengatasi tindak perdata yang tidak sesuai dengan ketentuan dan
peraturan-peraturan yang berlaku.
Tidak tersedia versi lain