CD-ROM
Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Upaya Penegakan Peraturan Daerah (Studi pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Malang) (CD + Cetak)
Negara kita adalah negara hukum yang secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Prinsip negara hukum Indonesia di dasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar tercapai tujuan negara hukum, termasuk didalam penyelenggraan Pemerintahan Daerah tidak bisa lepas dari peran dan fungsi hukum di dalam Penegakan Peraturan Daerah.
Meningkatnya komunikasi dan interaksi antar individu menyebabkan potensi terjadinya beragam permasalahan antar individu atau kelompok masyarakat. Permasalahan kerap muncul seiring degan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembuat Undang-Undang turut berupaya mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan yang cenderung meningkat dengan menyusun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada institusi lain diluar Polri, untuk terlibat dalam proses penyidikan.
Harapannya, proses penyidikan dapat diperiksa dan diselesaikan secara cepat dan tepat dan bermuara pada terungkapnya suatu peristiwa tindak pidana. Adapun institusi sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan suatu kasus pidana adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Kata Kunci : Hukum, Penegakan Hukum, PPNS.
Tidak tersedia versi lain