CD-ROM
Reformasi birokrasi dan kegagalan pemberntasan korupsi di Indonesia (studi tentang reformasi birokrasi dan kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia) (CD)
A B S T R A K S I
REFORMASI BIROKRASI DAN KEGAGALAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
(Suatu Studi Tentang Reformasi Birokrasi dan Kegagalan Pemberantasan Korupsi di Indonesia )
Penelitian kepustakaan dilakukan oleh UBAIDLLAH dengan pembimbing I Budi Siswanto dan Bambang Noorsetya sebagai pembimbing II, yang kemudian ditulis secara sistematis dengan judul “REFORMASI BIROKRASI DAN KEGAGALAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA (Suatu Studi Tentang Reformasi Birokrasi dan Kegagalan Pemberantasan Korupsi di Indonesia ).
Reformasi birokarasi dan kegagalan pemberantsan korupsi sudah menjadi wacana yang selalu hangat dikupas oleh banyak kalangan, reformasi birokrasi merupakan syarat untuk menyumbat laju korupsi, dari periode-periode kepresidenan tepatnya masa orde baru sampai era reformasi ternyata belum juga menemukan sitem birokrasi yang ideal seperti harapan masyarakat Indonesia. Maraknya korupsi didalam birokrasi pemerintahan mengundang tanya, bagaimana hubungan reformasi birokrasi dan kegagalanpemberantasan korupsi? dan bagaimana sistem administrasi dalam memecahkan anatomi korupsi?
Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penelitian pustakaini akan menguak fakta-fakta berdasar rekam jejak baik berupa buku, arsip, dokumen guna menyingkap berbagai masalah tersebut. Dengan fokus penelitian pada signifikansi reformasi birokrasi yang pernah dilakukan dan signifikansi pemberantasan korupsi yang pernag dilaksanakan, serta peran etika admnisdtrasi publik dalam memecahkan anatomi korupsi.
Data-data yang diperoleh akan dianalisis dan diperbanding serta dideskripsikanuntukmengetahuipermasalahan yang telah dirumuskan, sehingga timbul suatu kesimpulan mendasar tentang permasalahan-permasalahan reformasi birokrasi dan kegagalan pemberantasan korupsi.
Dari penelitian ini hasilnya di ketahui,pertama, reformasi birokrasiyang pernah dilakukan belum subtansial, tidak jelas dan tumpang tindihnya tupoksi pada tataran praktek antara Meneg PAN, BKN, LAN sehingga tidak optimal dalam memberdayakan, memanajemen dan mensinergikan atau mengintegritaskan sistem administrasi birokrasi sehingga birokrasi belum memiliki keunggulan pelayanan. Kedua,upaya pemberantasan korupsi sejak orde baru sampai era reformasi belum signifikan karena banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya; ketidakseriusan pemimpin dalam memberantas korupsi, reformasi birokrasi semu, pengawasan dan kontrol yang tidak ketat, lemahnya hukum dan intervensi kepentingan dan konflik politik yang kuat. Ketiga, peran etika administrasi yang melemah karena digerus oleh sikap dan mentalitas birokrat yang masih mementingkan diri-sendiri dengan menorobos nilai-nilai moral.
Selain itu pola penjaringan, pendidikan serta jenjang karier PNS tidak dilandasi integritas, prestasi dan profesionalisme, melainkan praktek-praktek kolusi dimana kedekatan dengan pejabat berwenang dan pimpinan akan menentukan karier dan nasib PNS dan CPNS. Birokrasi Indonesia masih Weberian, tersekat dalam unit-unit kerja dan hirarkis yang sering tidak sinergis serta mentalitas birokrat yang cendrung keluar dari prinsip melayani, terlebih budaya birokrasi masih feodal dan sarat dengan ke-priayi-an yang kental, budaya tersebut juga berperandalam menyuburkan korupsi yang selama ini meningkat, akibatnya, kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi menurun.
Tidak tersedia versi lain