Perpustakaan UNMER Malang

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

CD-ROM

Peran notaris dalam pengesahan badan hukum pada masa transisi dari sistem administrasi badan hukum ke sistem administrasi badan hukum (CD + Cetak)

Simanjuntak, Marina - Nama Orang;

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang terus berupaya meningkatkan taraf hidup penduduknya yang juga sesuai dengan cita-cita bangsa yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan hal tersebut, terus bermunculan badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Perbedaannya terletak pada adanya pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pendirian maupun perubahan Anggara Dasar badan usaha yang berbadan hukum, sedangakan badan usaha yang tidak berbadan hukum hanya didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat. PT sebagai salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum saat ini paling banyak diminati karena eksistensinya dapat menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi angka penggangguran di Indonesia selain itu juga berkontribusi pada pendapatan negara melalui pajak yang setorkan kepada negara. Eksistensi PT tidak lepas dari peran Notaris, oleh karena pendirian dan perubahan atas Anggaran Dasarnya diharuskan terlebih dahulu dibuatkan akta notariil dan ditandatangani dihadapan Notaris. Setelah akta tersebut ditandatangani, maka Notaris selaku kuasa PT melakukan permohonan pengesahan badan hukum di Departemen. Permohonan pengesahan badan hukum dilakukan secara online melalui situs Departemen yang disebut Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH. Permohonan secara online ini diharapkan proses pengesahan badan hukum dapat berjalan cepat dan efisien, karena dapat diakses 7 x 24 jam.
Sebelum lahirnya SABH, permohonan pengesahan badan hukum dilakukan secara manual yang disebut SISMINBAKUM yang dinilai lambat dan kurang efektif. Karena adanya perubahan sistem, sehingga data-data PT yang terdahulu diisi oleh Departemen, sehingga apabila ada perubahan Anggaran Dasar terhadap PT yang sudah terdaftar pada sistem, dengan otomatis data sudah tersedia. PT yang merubah Anggaran Dasarnya, melalui Notaris selaku kuasanya, mengakses SABH untuk dimohonkan pengesahan badan hukum dan yang dapat diubah hanya terbatas sesuai dengan perubahan yang tercantum dalam akta notaris.
PT. Flamboyan Gemajasa, Berkedudukan di Kota Batu yang merubah Anggaran Dasarnya, melalui Notaris selaku kuasanya mengajukan permohonan pengesahan badan hukum dengan cara online di SABH yang data-datanya seharusnya sudah ada dan benar pada sistem pada kenyataannya data tersebut benar. Sehingga Notaris selaku kuasanya harus menghubungi Departemen supaya data dibenarkan terlebih dahulu, padahal akta notaris memiliki jangka waktu hanya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan akta.
Notaris selaku pihak Yang Berwenang untuk membuat akta notariil wajib membuatkan akta bagi kliennya, dalam hal ini PT, baik untuk pendiriannya maupun untuk perubahan Anggaran Dasar. Setelah akta dibuat dan ditandantangani oleh PT, maka Notaris selaku kuasa PT memproses pengesahan badan hukum di situs Departemen secara online. Adanya perubahan sistem memungkinkan adanya kesalahan pemasukan data oleh Departemen dan berdampak pada tidak dapat berlanjutnya proses pengesahan badan hukum sehingga Notaris wajib mengirim surat kepada Departemen untuk pembenaran data pada sistem supaya permohonan pengesahan badan hukum dapat dilanjutkan mengingat adanya batas waktu akta, sehingga upaya korespondensi tersebut diharapkan dapat direspon cepat.
Kata kunci : PT, Notaris, Departemen, pengesahan badan hukum, perubahan Anggaran Dasar.


Ketersediaan
#
Perpus Pusat (L2 AV) 057 PDT2016 SIM p
99160224PT
Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
057 PDT2016 SIM p
Penerbit
Malang : Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang., 2016
Deskripsi Fisik
PDF FILE 1.678KB
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
057 PDT2016 /21-22
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
PT
NOTARIS
DEPARTEMEN
PENGESAHAN BADAN HUKUM
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Info Detail Spesifik
Bibliografi : hal.86
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan UNMER Malang
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
Bachelor Ghostwriter

Tentang Kami

Perpustakaan Universitas Merdeka Malang memiliki berbagai jenis koleksi, antara lain: Fiksi, Ilmu Pengetahuan, Jurnal, Prosiding, Hasil Seminar, Kamus, Ensiklopedia, dll. Dari koleksi cetak sampai koleksi digital seperti CD-ROM, CD, VCD dan DVD. Perpustakaan Unmer juga mengumpulkan publikasi harian serials seperti surat kabar dan juga serial bulanan seperti majalah.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?