CD-ROM

Proses Penempatan Jabatan Di Birokrasi (Studi Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemerintahan Kota Malang)

---

Vinsensius Watunglawar dengan nomor pokok mahasiswa 11310047 adalah mahasiswa yang belajar di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang melakukan penelitian ini di dampingi oleh Bapak Budy Siswanto Sebagai dosen Pembimbing I dan Bapak Catur Wahyudi sebagai dosen pembimbing II.
Penelitian ini berlatarbelakangi oleh berbagai fenomena dan permasalahan di birokrasi secara khusus terkait Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penempatan jabatan struktural semakin penting disinergikan dengan PP No.13 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengenai syarat umum pengangkatan PNS. Realitas yang berkembang bahwa, penempatan aparatur dalam jabatan masih banyak yang tidak berpedoman kepada atau mengabaikan beberapa ketentuan pada kebijakan yang berlaku, atau belum sepenuhnya berpedoman kepada prinsip-prinsip good governance, kurang menerapkan job description dan job specification yang dipersyaratkan. Hal ini dikarenakan sering terjadi penetrasi politik terhadap setiap kebijakan yang diambil, akibatnya mulai dari pelaksanaan proses seleksi hingga penempatan aparatur pada jabatan struktural tidak berjalan profesioanal.
Penelitian ini bertujuhan untuk mengetahui Proses Penempatan Jabatan Di Birokrasi dengan melihat indikator terkait proses Rekruitmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di birokrasi pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Malang dan proses penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di birokrasi pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD). dalam penelitian ini pula bertujuhan untuk menggali praktik-praktik Politisasi Rekruitmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dan Penempatan Jabatan Di Birokrasi Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Malang. peneliti berharap semoga hasil penilitian ini berguna bagi Universitas Merdeka Malang agar Dapat dipergunakan sebagai bahan acuan atau bahan tinjauan awal untuk melakukan penelitian serupa dimasa yang akan dating, bagi peneliti agar dapat digunakan sebagai saranah belajar untuk memahami permasalahan yang di teliti, dan bagi instansi semoga Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah khususnya di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Malang mengenai profesionalisme pemimpin pemerintahan dalam melakukan penilaian dan penempatan jabatan di birokrasi serta membina pola hubungan antara pimpinan (pejabat politik ) dan bawahan (pejabat birokrasi) secara wajar sesuai aturan-aturan dan etika pemerintahan yang berlaku.
Populasi penelitian ini adalah keseluruhan pegawai di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Malang sebanyak 52 orang, selanjutnya dilakukan penarikan sampel sebanyak 5 orang implikasi yang dapat di rekomendasi dalam penelitian ini seperti berikut ; (1) perlu meningkatkan pelaksnaan rekruitmen PNS yang sesuai dengan standar operasional, (2) perlu meninkatkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan rekruitmen maupun penempatan PNS agar mencegah terjadinya praktik KKN, (3) Perlu mengubah pola seleksi dan penilaian pejabat yang mau di promosikan dari sistem tertutup menjadi sistem terbuka serta melibatkan berbagai pihak terkait agar hasil
xix
penilainya murni secara objektif, perlu kerjasama semua pihak dalam BKD secara professional dalam melakukan program seleksi, penempatan, pendidikan karier dan pelatihan agar aparatur menjadi berkualitas guna terwujudnya Visi dan Misi organisasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa proses rekruitmen dan penempatan baik pegawai baru yang telah lulus CPNS maupun pegawai lama yang mau dipromosikan dalam suatu jabatan struktural masi diduga berindikasi terjadinya praktek KKN. Hal ini terutama dilihat pada hampir keseluruhan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber yang berspekulasi tentang indikasi terjadinya praktik KKN dalam proses rekruitmen dan penempatan baik pegawai baru yang telah lulus CPNS maupun pegawai lama yang segera di promosikan dalam jabatan struktural pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Malang. terjadinya praktek – praktek yang berindikasi KKN dikarenakan lemahnya sistem pengawasan dari pemerintah pusat dalam hal ini oleh MENPAN dan lembaga vertikal lainnya di daerah terhadap kinerja pemerintah kota malang secara khusus di Kantor BKD selaku unsur pelaksana rekrutmen dan penempatan pegawai pada jabatan di birokrasi dengan kehendak dan kemauan dari penguasa pemerintahan tersebut.
Selanjutnya, diketahui hasil penelitian ini bahwa Proses rekruitmen, penempatan dan mutasi jabatan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Malang dinilai masi terindikasi praktik politisasi dan penetrasi politik melalui kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam artian bahwa mulai dari proses rekruitmen, penempatan, hingga mutasi jabatan terdapat intervensi dari walikota selaku pejabat politik, intervensi ini merupakan representasi dari hubungan baik yang terjalin antara walikota dan aparatur yang akan di promosikan maupun di mutasi pada jabatan yang lebih tinggi. Relasi ini terjalin dalam bentuk teman, keluarga, kenalan dan lain sebagainya. menurut hemat peneliti relasi ini terjalin karena ada campur tangan aparatur untuk menyukseskan pejabat walikota saat kontestasi pemilukada, sehingga ketika calon mereka ini keluar sebagai pemenang, maka imbalannya ialah posisi aparatur tersebut di promosi pada jabatan yang lebih tinggi. Namun ada pula relasi yang di bangun jauh sebelum kontestasi pemilukada walikota di lakukan.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

020 ADM2015 WAT p

Penerbit

Malang : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Merdeka Malang., 2015

Deskripsi Fisik

1.610 KB, pdf file

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

020 ADM2015

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar