CD-ROM

Dampak Mutasi Pada kinerja Pegawai (Studi Evaluasi Kebijakan Kepegawaian Berdasarkan Peraturan Bupati di BKD Kabupaten Malang) (CD+Cetak)

---

Meldiyati Rambu Hada Muru, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Malang, Dampak Mutasi Pada
Kinerja Pegawai (Studi Evaluasi Kebijakan Kepegawaian berdasarkan Peraturan
Bupati di BKD Kabupaten Malang). Pembimbing I : Kridawati Sadhana,
Pembimbing II : Tommy Hariyanto.
Mutasi adalah memindahkan karyawan dari satu pekerjaan lain yang
dianggap setingkat atau sejajar.Untuk pelaksanaan harus didasarkan atas
pertimbangan matang, sebab bila tidak demikian , mutasi yang di lakukan itu
bukannya merupakan tindakan yang menguntungkan ,tetapi justru merugikan
perusahaan atau organisasi kerja.Pada prinsipnya mutasi dilaksanakan agar kita
dapat melaksanakan prinsip orang tepat pada tempat yang tepat karna pada saat
penempatan pertama hal ini sulit di laksanakan. Mutasi adalah kegiatan
pemindahan pegawai dari suatu pekerjaan ke jabatan yang sama.Pelaksanaan
mutasi PNS untuk pemerataan aparatur tersebut cukup sulit. Adapun faktor yang
sualit memindai PNS dari satu daerah ke daerah lain,baik itu satu propinsi
maupun lintas propinsi.Persoalan yang mengganjal proses mutasi tersebut
diantaranya adalah, tingginya tensi politik daerah. Memindahkan satu PNS
dengan golongan rendahpun, bisa memicu gejolak politik. Penghambat
selanjutnya adalah, kemampuan anggaran daerah untuk membiayai gaji PNS yang
di datangkan dari tempat lain. Tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut: Untuk
mengetahui dan menganalisis dampak mutasi pada kinerja pegawai di BKD
Kabupaten Malang. Untuk mengetahui dan menganalisis jenis dampak yang
terjadi pada kinerja pegawai di BKD Kabupaten Malang.
Dampak mutasi pada kinerja pegawai di BKD Kabupaten Malang, faktor
yang menjadi kendala pelaksanaan mutasi jabatan struktural yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Malang faktor administratif. Faktor administratif yang
terjadi adalah ada salah satu kriteria suatu jabatan yang tidak terpenuhi seperti
latar belakang pendidikan. Kendalanya tersebut dapat diatasi dengan
menempatkan pegawai dengan melihat kebutuhan dan kemampuan pegawai
tersebut. Selain itu pegawai yang baru dimutasi dalam kenyataan belum
seluruhnya mengikuti diklat. Sedangkan faktor psikologis dalam pelaksanaan
mutasi yang dapat menimbulkan ketidaksenangan dari pegawai dapat
menyebabkan pegawai tersebut tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya
sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Solusi yang dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan
mutasi adalah dengan memberikan penjelasan bagi mereka yang dimutasi agar
lebih mengerti dan memahami yang namanya mutasi agar tidak menimbulkan
persepsi kalau dimutasikan itu adalah bagi pegawai yang mendapat hukuman
sehingga tidak menimbulkan rasa sungkan

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

012 ADM2015

Penerbit

Malang : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Merdeka Malang., 2015

Deskripsi Fisik

4.571 KB, pdf file

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

012 ADM2015

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar