CD-ROM

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Dalam Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CD)

---

Secara realitas yang terjadi dalam pemerintahan khusunya pemerintah daerah, sering terjadinya suatu kelalaian dalam menjalankan tugas oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hal itu sering bersifat ketidak profesionalan, para aparatur pemerintahan dikalangan instansi yang diduduki, sikap-sikap yang sering dilakukan dalam rangka melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat sering bertel-tele, lamban dan berbelit-belit. rekrutmen CPNS dilaksanakan berdasarkan prinsip netral, obyektif, akuntabel, bebas KKN dan transparansi. Namun, sangat dirasakan bahwa sistem rekrutmen yang dilakukan selama ini ternyata belum menjamin dapat menghasilkan sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan profesional. Dengan adanya manajemen dalam birokrasi permerintahan yang baik juga sangat diperlukan adanya, rekrutmen yang baik dalam menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dalam menciptakan aparatur yang bertanggung jawab dan jujur sehingga dapat menciptakan pelayanan publik yang ideal disuatu daerah (roda pemerintahan). Sehingga untuk mewujudkan ini semua diperlukan lembaga yang betul-betul objektif dalam mengadakan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui mendeskripsikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam perekrutan Calon Pegawai Negri Sipil. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan yang dihadapi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam perekrutan Calon Pegawai Negri Sipil.
Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Mendifinisikan bahwa “penelitian” kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasan maupun dalam peristilahannya. Fokus Penelitian, Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada UU No. 43 tahun 1999. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Bentuk hambatan yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Proses penyelesaian hambatan yang dialami. UU No. 43 tahun 1999. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu dimulai dengan cara menentukan kebutuhan pegawai yang dibutuhkan oleh Pemerintahan Kabupaten Buru atau dapat dikatakan juga dengan cara menentukan jumlah formasi pegawai yang telah diusulkan oleh pihak SKPD. Dalam proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu meliputi pengumuman, pendaftaran, seleksi, penerimaan, dan penempatan pegawai telah berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditentukan dari Pemerintah Pusat. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ini antara lain, yaitu bentroknya serangkaian beberapa tes dengan agenda-agenda yang telah disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah sebagai pelaksana untuk melaksanakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut serta adanya permasalahan secara teknis yang terjadi. Serta kendala yang terjadi setelah penempatan para Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu masih perlu adanya pelatihan-pelatihan untuk membekali para Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut khususnya bagi para CPNS yang belum berpengalaman dalam dunia pekerjaan

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

019 ADM2013 SAL k

Penerbit

Malang, Jatim : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unmer Malang., 2013

Deskripsi Fisik

416 KB. ; MS Word File

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

019 ADM2013

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

Bibliografi: hal.77

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar