CD-ROM
Kinerja Pegawai Menuju Good Governance (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Walikota No 07 Tahun 2011 Tentang Indikator Kinerja Utama di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang) (CD)
Dewi Imartha Margaretta Simangunsong, NPM : 10310048, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Malang, Dosen Pembimbing I : Kridawati Sadhana dan Dosen Pembimbing II : Praptining Sukowati “Kinerja Pegawai Menuju Good governance ( Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Walikota No.07 Tahun 2011 di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sebagai salah satu lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian. Peran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang dalam menerjemahkan Implementasi kebijakan Perwal No. 07 tahun 2011 tentang penetapan indikator kinerja utama di lingkungan pemerintah Kota Malang menunjang dalam upaya untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang didukung oleh adanya pegawai yang memiliki kemampuan, keterampilan, disiplin dan tanggung jawab bersama dalam penyelesaian tugas yang diembannya sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Sehingga arah pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, dengan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pegawai menuju good governance melalui implementasi kebijakan Perwal no 07 Tahun 2011.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi Kebijakan terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang serta mengetahui dan menganalisis hambatan – hambatan dalam implementasi kebijakan terhadap kinerja para pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.
Jenis penelitian, penelitian ini pada dasarnya mencoba untuk mengamati dan mendiskripsikan realita sesungguhnya dari objek penelitian yang dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang pada kantor BKD. Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penggunaan penelitian deskriptif dalam penelitian ini karena secara prinsip tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan secara rill suatu realita tertentu. Korelasinya dalam hal ini berdasarkan fenomena secara faktual maka fokus penelitan dalam penelitian kali ini adalah: kinerja pegawai bidang mutasi pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang melalui indikator kinerja dan hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal.Pada penelitiian ini mengambil Place Research ( tempat penelitian) di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang yang terletak di jalan Tugu No. 1 Malang. Populasi dan Sampel. Populasinya adalah seluruh pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang dan yang Sampelnya yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang, Ketua Kepala Subbidang Mutasi dan Staf bidang Mutasi.
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini pada bab sebelumnya maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Kinerja menuju good governance dapat terwujud melalui implementasi kebijakan Perwal No 07 Tahun 2011 tentang indikator kinerja utama.Badan Kepegawaian Daerah sebagai salah satu penyelenggara pemerintah juga turut berperan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut guna mewujudkan kinerja pegawai yang menuju good governance.Selain itu, Indikator kinerja yang terdiri dari produktivitas, kualitas pelayanan,target waktu,dan pencapaian tujuan masih perlu ditingkatkan karena masih mengalami banyak kekurangan.Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam implementasi kebijakan terhadap kinerja adalah komunikasi,sarana dan prasarana, sedangkan faktor yang menjadi penghambat internal adalah kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, kesehatan, kurangnya profesionalisme pegawai, jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan yang masih belum sesuai.Kinerja menuju good governance dapat tercapai apabila setiap kebijakan yang sudah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik agar tidak melenceng dari tujuan dan mencapai target yang sudah direncanakan.
Tidak tersedia versi lain