CD-ROM

Analisa Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Konservasi Hewani (Satwa) Yang Dilindungi, Dalam Putusan Nomor 965/Pid.B/2012/PN.BWI (Studi terhadap pelaksanaan pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat(2) Undang-undang R.I Nomor 5 tahun 1990) (CD)

---

Keberadaan satwa di Indonesia pada saat ini makin mengkhawatirkan,
selain dipicu oleh kerusakan hutan yang semakin meluas akibat penjarahan oleh
masyarakat dan dipicu oleh perburuan, baik untuk dikonsumsi, dipelihara
maupun di perdagangkan. Keberadaan satwa liar baik yang tidak dilindungi
maupun yang dilindungi dapat dengan mudah ditemukan dipasar-pasar burung.
Pada latar belakang dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat tentang
adanya permasalahan mengenai tindak pidana memelihara, mengangkut dan
memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan
oleh warga Indonesia yang penegakan hukumnya terlihat kurang sesuai dengan
tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Tindak pidana memelihara,
mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
jelas sangat berdampak buruk terhadap populasi satwa-satwa yang sudah
sangat jarang ditemukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga
peneliti merumuskan tentang Realita Putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi
terhadap pelaku tindak pidana memelihara, mengangkut dan memperniagakan
satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang dilakukan oleh Warga Negara
Indonesia dan dasar Petimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana
memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam
keadaan hidup.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan
menganalisis realita Putusan Hakim Nomor. 965/Pid.B/2012/PN.BWI dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
hayati dan Ekosistemnya. Terhadap pelaku tindak pidana mengangkut dan
memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang di lakukan
oleh masyarakat Banyuwangi yang masih dalam wilayah hukum Indonesia dan
dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak
pidana mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan
hidup.
Jenis Penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Dengan penelitian
yang diperoleh dangan inventarisasi serta mengkaji dari penelitian studi
keperpustakaan, aturan Perundang-Undangan beserta dokumen-dokumen yang
dapat membantu menafsirkan norma-norma yang di teliti. Dalam realita Putusan
di Pengadilan Negri Banyuwangi tampak Hakim kurang memberikan efek jera
terhadap pelaku tindak pidana dengan menjatuhkan pidana yang ringan dan
tidak sesuai kerugian apa yang diperbuat pelaku, dasar Pertimbangan Hakim
sering tampak berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Secara garis besar tugas Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara,
dan hal ini khususnya hukum pidana, para Hakim diharapkan lebih jeli dan hatihati.
Para Hakim dapat mengetahui latar belakang permasalahan dan alasan dari
terdakwa, mengapa ia sampai melakukan hal yang telah melawan hukum,
karena Putusan yang diambil oleh Hakim akan menentukan masa depan dari
terdakwa terhadap kasus Konservasi Hewani (satwa), serta memberi pengaruh
besar terhadap masyarakat Banyuwangi maupun seluruh masyarakat Indonesia
pada umumnya.
Kata kunci : Pertimbangan Majelis Hakim, Tindak Pidana Konservasi Hewani
(Satwa).

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

014 PDN2014 ROB a

Penerbit

Malang, Jatim : Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang., 2014

Deskripsi Fisik

1.13 MB. ; Pdf File

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

014 PDN2014

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

TINDAK PIDANA KONSERVASI HEWANI

Info Detail Spesifik

Bibliografi: hal.72

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar