CD-ROM
Upaya POLRI Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Internet (Studi di Kepolisian Resort Kota Malang) (CD+ Cetak)
Penyelesaian hukum terhadap tindak pidana pornografi dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian proses penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam proses penyidikan, wewenang berada pada pihak kepolisian.
Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan mengkaji: 1) realitas kasus cyberporn; 2) pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pornografi dalam media internet (cyberporn) oleh Kepolisian Resort Kota Malang; dan 3) kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Malang dalam menanggulangi tindak pidana pornografi dalam media internet (cyberporn) dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Bentuk penelitian ini adalah penelitian dengan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang didasarkan pada berbagai sumber data primer maupun sekunder.
Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: 1) keberadaan muatan porno dalam bentuk file film atau gambar diperoleh dengan cara mengunduh secara langsung atau dari pihak lain melalui duplikasi; 2) Penegakan hukum terhadap cyberporn oleh Polres Kota Malang dilakukan dengan razia di berbagai lokasi yang ditengarai terdapat kejahatan cybercrime; khususnya di warnet-warnet yang sudah menjadi target operasi, 3) kendala yang dihadapi Polres Kota Malang Malang dalam upaya penegakan hukum dalam penanggulangan cyberporn antara lain: lemahnya penguasaan teknologi komputer, kurangnya dasar hukum penggunaan bukti digital, perbedaan persepsi, kepercayaan masyarakat, dan lemahnya instrumen hukum.
Tidak tersedia versi lain