e-Library UNMER Malang

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

CD-ROM

Peran KPPU Dalam Menyelesaikan Masalah Persekongkolan Tender (CD + Cetak)

Musri, Abdur Rohim - Nama Orang;

Penulisan ini betujuan untuk menelaah bahwa Persekongkolan Tender
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat. Akibat dari Persekongkolan Tersebut dapat
merugikan masyarakat dan Negara, karena Persekongkolan Tender
mengakibatkan kegiatan pembangunan yang berasal dari APBN dan atau APBD
dipergunakan dengan tidak baik dan benar serta tidak bertanggung jawab, tetapi
pemenang tender yang bersekongkol mendapatkan sangat besar.
Salah satu substansi yang merupakan bagian kegiatan yang dilarang dalam
UU No 5 Tahun 1999 adalah ketentuan yang mengatur tentang persekongkolan
tender. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999, dan
merupakan ketentuan yang lebih khusus sifatnya dalam rangka menciptakan iklim
usaha yang kondusif guna mendukung dan menumbuh kembangkan kegiatan
penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas serta harga yang bersaing di
tanah air.
Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pelaksanaannya dipraktekkan oleh Undangundang
kepada Komisi Pengawas persaingan usaha. Kewenangan KPPU diatur
dalam pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu antara lain wewenang untuk memulai
penyelidikan terhadap pelanggaran Undang-undang sampai dengan wewenang
menjatuhkan sanksi yang berupa tindakan administratif (Pasal 47). Kewenangan
KPPU diuraikan satu per satu dalam pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 yang
mencakup kewenangan menerima laporan, kewenangan penyelidikan, penyidikan
dan memutuskan yang di dalam Hukum Tata Negara merupakan keseluruhan
kewenangan yudikatif.


Ketersediaan
#
Perpus Pusat (L2 RAV) 074 PDT2012 MUS p
99130063PT
Tersedia
#
Fak Hukum (L.II R. Perpus) 034 PDT2012 MUS p
10120034PT
Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
074 PDT2012 MUS p
Penerbit
Malang : UNMER Fakultas Hukum., 2012
Deskripsi Fisik
416 KB
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
-
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
-
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

e-Library UNMER Malang
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Universitas Merdeka Malang memiliki berbagai jenis koleksi, antara lain: Fiksi, Ilmu Pengetahuan, Jurnal, Prosiding, Hasil Seminar, Kamus, Ensiklopedia, dll. Dari koleksi cetak sampai koleksi digital seperti CD-ROM, CD, VCD dan DVD. Perpustakaan Unmer juga mengumpulkan publikasi harian serials seperti surat kabar dan juga serial bulanan seperti majalah.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

Statistik Pengunjung :

Hari ini :

1 Minggu Terakhir :

1 Bulan Terakhir :

Semua :


© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?