CD-ROM
Interaksi fraksi dalam proses pengambilan kebijakan publik (studi organisasi DPRD Kota Malang Th.2010) (CD)
ABSTRAKSI
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan penyajian data yang dilakukan oleh Heribertus Se (NPK, 07. 310. 020). Dengan Dosen Pembimbing I, Budhy Prianto, dan Dosen Pembimbing II, Sri Hatini Djatmikowati. tentang “INTERAKSI FRAKSI DALAM PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIC DI DPRD KOTA MALANG TAHUN 2010”.
Sistem politik dan komunikasi (interaksi politik) merupakan dua istilah yang selalu beriringan dan berhubungan satu sama lain. Interaksi di antara struktur-struktur politik dalam suatu sistem politik itu dapat dilihat sebagai unsur-unsur dari sistem komunikasi, meskipun tidak selamanya dan tidak semua unsur suatu sistem komunikasi merupakan bagian struktural dari sistem politik. Oleh karena itu setiap sistem politik mengembangkan jaringan komunikasi politiknya sendiri. Karenanya sudah barang tentu bahwa setiap negara dengan sistem politiknya yang berlainan akan menampilkan pola-pola komunikasi (interaksi) yang berbeda. Abdul Salam, (2009:11). Untuk tingkat lokal kota Malang, interaksi politik antar fraksi berkaitan dengan pengambilan keputusan suatu kebijakan publik dapat dilihat dalam berbagai kasus antara lain mengenai : Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Pasar Dinoyo dan Pasar Blimbing. Dalam kasus-kasus tersebut dapat dilihat terjadinya interaksi politik antar fraksi di organisasi DPRD Kota Malang dalam berbagai bentuk antara lain : konflik, akomodasi dan kompromi maupun koalisi dalam proses untuk menggolkan suatu kebijakan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok studi dalam penulisan ini adalah: Bagaimanakah interaksi Fraksi dalam proses perumusan kebijakan publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Pada Tahun 2010?
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui pola-pola atau bentuk-bentuk Interaksi antara pimpinan dalam satu fraksi dan pola–pola atau bentuk-bentuk Interaksi antar pimpinan fraksi mengenai proses pengambilan suatu kebijakan publik. Manakala tujuan penelitian tersebut dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran, baik secara teoritikal maupun praktikal, dalam proses legislasi di Indonesia, khususnya dalam proses pembentukan kebijakan publik yang demokratis.
Untuk memperoleh data dan menganalisa data yang dapat mendukung tulisan ilmiah ini metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah DPRD Kota Malang, Jl. Tugu. No. 01 Malang. Di mana populasi yang diambil adalah semua anggota DPRD Kota Malang yang tergabung dalam fraksi-fraksi di Dewan, dengan sampel sebanyak 4 fraksi dari 7 fraksi yang ada dengan jumlah informen sebanyak 6 orang yaitu dari FPD 2 orang, FPG 1 0rang, FPKB 2 orang, FPKS 1 orang.
Mengenai interaksi politik antar anggota dewan dalam suatu fraksi di DPRD Kota Malang menurut hasil penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk interaksi politik yang berbentuk asosiatif yaitu akomodasi sebagai suatu proses yg terbagi dalam beberapa bentuk yaitu; Coersion; Compromise; Arbitration; Meditiation. Dari uraian mengenai keputusan DPRD tentang Kebijakan Pembangunan Pasar Dinoyo dapat dilihat bahwa adanya perubahan pandangan akhir dan kebijakan fraksi sebagai hasil dari lobi-lobi dan interaksi politik antar fraksi baik dalam bentuk kerjasama (pro atas kebijakan) maupun oposisi (kontra atas kebijakan). Maka interaksi fraksi di DPRD Kota Malang yang sering terjadi dalam proses pengambilan suatu kebijakan adalah Oposisi dan Kerjasama.
Tidak tersedia versi lain