CD-ROM
Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kab Sumba Timur (suatu studi pengawasan Perda no.3 th 2006 tentang retribusi pelayanan kesehatan) (CD)
ABSTRAK
Andry Lapu Takandunu, lahir di Kabandang pada tanggal 21 Desember 1987 adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang dengan NPK 06310006. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh Dewan Perwakilan Daerah (Suatu Studi Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sumba Timur dengan dosen pembimbing 1 adalah Bapak Bonaventura Ngarawula dan dosen pembimbing II adalah Bapak Rofinus Ngabut.
Penguatan peran lembaga legislatif di era reformasi ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. Seperti diketahui fungsi dan peran DPRD adalah melaksanakan fungsi-fungsi, budgeting, legislation, dan controlling sudah merupakan kebutuhan internal bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Menumbuhkan kesadaran DPRD akan fungsi yang diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Karena masyarakat madani sangat berharap banyak agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Dewan perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengemban amanat memperjuangkan kepentingan, kemauan masyarakat ternyata tidak berjalan sesuai dengan seharusnya. Tidak berfungsinya Dewan Perwakilan Rakyat secara maksimal dizaman Orde Baru banyak menuai kritikan dari masyarakat, seperti lembaga “tukang stempel” atas kebijakan pemerintah, tidak responsif melihat aspirasi dan kepentingan masyarakat dan cenderung mengikuti kemauan pemerintah. Banyak faktor yang mengakibatkan ketidakberdayaan DPRD Kabupaten Sumba Timur, mulai dari kualitas SDM anggota dewan, komitmen para wakil rakyat itu, kontrol masyarakat, dan lainnya. Hal inilah yang memungkinkan ketidakberdayaan dewan dalam menjalankankan fungsinya secara maksimal.
Studi ini berupaya untuk memahami, menjelaskan, dan mendeskripsikan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Sumba Timur terhadap Perda No.3 tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan faktor-faktor Faktor-faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Perda No.3 tahun 2006 dan Menambah informasi dan khasanah ilmiah, khususnya bagi peneliti berikutnya yang mendalami tentang pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD.
Penelitian ini pada prinsipnya menggunakan metode kualitatif.
dengan lokasi penelitian di Kantor DPRD Kabupaten Sumba Timur. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Semua anggota DPRD Kabuapeten Sumba Timur yang berjumlah 30 orang. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 30% dari jumlah populasi adalah 10 orang.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Perda tersebut anggota DPRD perlu memperhatikan keluhan-keluhan dari masyarakat, kurangnya keluhan dari masyarakat tentang perda tersebut. Selain itu juga perda jangan mempersulit masyarakat dalam mendapatkan pelayanan masyarakat dan menambah mahal biaya kesehatan serta perlu direvisi.. Hal-hal diatas menunjukkan peraturan daerah no. 3 tentang retribusi pelayanan masih ada kekurangan dalam hal keadilan yang diperoleh masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu, perda ini perlu direvisi sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabuapeten Sumba Timur cukup bagus dimana selain memperhatikan keluhan – keluhan ari masayarakat juga mengawasi retribusi pelayanan kesehatan untuk peningkatan pendapatan asli daearah yang walaupun kontribusi pendapatan dari retribusi ini sangat kecil.
Tidak tersedia versi lain