CD-ROM
Proses perumusan kebijakan penentuan kawasan perkantotoran(studi tentang proses perumusan kawasan perkantoran di Kab. Lambata-NTT) (CD + Cetak)
ABSTRAKSI
Penulis penelitian ini adalah Marianus Wagga Atawollo dengan bantuan dua dosen pembimbing Bapak Titot Edy Suroso sebagai Pembimbing I dan Bapak Sukardi sebagai Pembimbing II sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Proses Perumusan Kebijakan Penentuan Kawasan Perkantoran (Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Kawasan Perkantoran di Kota Lewoleba Kabupaten Lembata-NTT).
Latar belakang dari penelitian ini terkait dengan perpindahan Kantor Bupati dari kawasan Lusikawak ke kawasan Batas Kota di daerah timur Lewoleba sesuai dengan Perda Kabupaten Lembata No. 12 Tahun 2003 Tentang RUTRK, sedangkan perpindahan tersebut menimbulkan masalah tanah, konflik internal antara para pemilik tanah dan pemerintah. Permasalahan yang peneliti ambil adalah Bagaimana proses perumusan kebijakan penentuan kawasan perkantoran di Kota Lewoleba, dan faktor pendukung atau penghambat dalam proses perumusan kebijakan kawasan perkantoran di Kota Lewoleba.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perumusan kebijakan tentang kawasan perkantoran di Kabupaten Lembata dan mengetahui faktor pendukung atau penghambat dalam proses perumusan kebijakan kawasan perkantoran.
Manfaat penelitian ini adalah digunakan sebagai obyek untuk belajar memecahkan masalah, khususnya yang berkaitan dengan perumusan kebijakan. Sedangkan untuk instansi yang terkait adalah dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Lembata dalam menentukan langkah-langkah yang akan dipakai untuk merumusakan kebijakan, serta bahan pertimbangan bagi pemerintahan Kabupaten Lembata untuk Memperhitungkan hambatan, resiko atau kendala yang akan dihadapi di masa yang akan datang dalam penentuan perumusan kebijakan.
Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Lembata. Populasi dari obyek penelitian adalah seluruh pimpinan satuan kerja pada pemerintahan daerah yang berjumlah 5 orang, anggota DRRD yang berjumlah 5 orang, dan tokoh-tokoh masyarakat yang berjumlah 5 orang.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata lebih memilih kawasan Batas Kota untuk dijadikan kawasan Perkantoran dibandingkan dengan kawasan Lusikawak, karena memiliki keunggulan di berbagai aspek antara lain aspek teknis, tata ruang, teknokratik/akademis, anggaran biaya pembanguan. Dalam pengembangan kawasan perkantoran di Batas Kota terdapat juga konflik yang terjadi antara pemilik tanah dan pemerintah dalam hal pembebasan tanah.
Tidak tersedia versi lain