CD-ROM

Implementasi kebijakan pelyanan publik(studi implementasi kebijakan pelayanan publik berdasarkan perda No.5 th.2003 Kab.Malang tentang pemakaman Sentong Raya "makam China"....)(CD + Cetak)

---

Skripsi ini berjudul “implementasi kebijakan pelayanan publik (studi implementasi kebijakan pelayanan publik berdasarkan perda no 5 th 2003 kabupaten malang tentang pelayanan pemakaman didinas cipta karya dan tataruang kabupaten malang)”, disusun oleh Zulfikar Dengan dosen Pembimbing I Bapak Drs. Titot Edy Suroso, Msi dan Dosen Pembimbing II Dra.Hj.Sri Hartini.j, Msi.

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia bertujuan mewujudkan cita-cita luhur Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “tujuan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Tujuan nasional di atas, pada dasarnya berisikan tentang cita-cita luhur dan tekad Bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil makmur. Cita-cita dimaksud hanya dapat tercapai dengan maksimal melalui serangkaian kegiatan pembangunan. Pembangunan tersebut bukan hanya tanggung jawab rakyat semata, atau tanggung jawab Pemerintah saja, akan tetapi perlu adanya partisipasi antar seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah dalam mewujudkannya.

Pada pelaksanaan kewenangan bidang pemerintahan tersebut maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus bidang-bidang tersebut sesuai kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi sumber daya alam yang ada ; kewenangan ini menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 didefinisikan sebagai Otonomi Daerah, dimana titik utama Otonomi Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota ; sedang Pemerintahan Propinsi selain sebagai Daerah Otonomi juga berkedudukan sebagai Wilayah Administrasi. Sudah tentu, dalam pelaksanaannya, Otonomi Daerah sebagai satu kebijaksanaan pemerintah tidak hanya memberikan keleluasaan pengelolaan tetapi juga disertai dengan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang timbul dalam pengelolaan bidang-bidang pemerintahan tersebut. Salah satu bidang pemerintahan dari sejumlah besar bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah “pengelolaan bidang pemakaman” sebagai salah satu sub bidang pengembangan sarana wilayah dan permukiman ; sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Skripsi ini membahas sejauh mana implementasi kebijakan pelayanan publik yang terjadi di daerah tingkat II kabupaten malang khususnya untuk pelayanan pemakaman sejauh dan bagaimana pengelolaan bidang pemakaman dikabupaten malang dengan jumlah makam yang sangat banyak kabupaten yang wilayah administrasinya seluas 323.646 Ha terbagi menjadi 33 wilayah kecamatan dan 389 desa/kelurahan menurut data yang saya lihat, dimana setiap dusun/dukuh rata-rata memiliki 1 (satu) makam desa dengan luasan yang bervariasi kurang lebih 1.500 m persegi sampai dengan kurang lebih 6000m persegi. Sedang tempat pemakaman yang di kelola oleh yayasan atau badan sosial swasta di wilayah kabupaten malang terdata sebanyak 16 tempat pemakaman dengan luas total kurang lebih 122 Ha yang terletak tersebar. Di wilayah kabupaten malang lebih dominan mengelola makam china yang dinamakan dengan sentong lama dan ada juga sentong baru yang terletak di lawang.


Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara terhadap instansi pemerintah, dokumentasi. Menggunakan Jenis penelitian kualitatif yang disebut dengan penelitian diskriptif. Dengan demikian proses analisis data dengan penelitian terhadap seluruh dokumen yang tersedia di dinas cipta karya dan tata ruang kabupaten malang dan juga dari instansi instansi pemerintah yang dimana sebagai narasumber.

Sebagaimana hasil dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa di wilayah Kabupaten Malang terdapat 3 (tiga) jenis TPU yaitu Tempat Pemakaman Desa (TPU yang terletak di wilayah desa), Tempat Pemakaman Khusus (tempat pemakaman yang bernilai budaya), dan Tempat Pemakaman Bukan Umum (tempat pemakaman keluarga/perorangan). Di wilayah Kabupaten Malang tidak ada tempat Penyimpanan Jenasah maupun Tempat Penyimpanan Abu Jenazah, hanya ada Tempat Pembakaran Jenazah (Krematorium). Adapu faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan tempat pemakaman jenazah dalam pelayanan publik yang disampaikan oleh penulis dalam penelitian ini.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

004 ADM2009 ZUL i

Penerbit

Malang, Jatim : UNMER., 2009

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

004 ADM2009

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar